PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berkomitmen serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan secara optimal.
Hal tersebut langsung direspon Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Inspektur IV, Arsan Latif, beserta Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulsel hadir melakukan pendampingan percepatan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Kabupaten/Kota se-Sulsel dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ditemui di sela-sela acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Provinsi, Kota dan Kabupaten Se-Sulsel yang bertempat di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (3/8/2022), Arsan Latif mengatakan, Inspektorat Jendral Kemendagri bersama pemerintah provinsi mengambil langkah untuk mendorong penyerapan APBD untuk lebih optimal, sehingga efek positifnya dapat dirasakan masyarakat.
“Alokasi anggaran sudah dituangkan di APBD dan sudah melalui review APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), sudah tidak ada alasan untuk menahan-nahan lagi belanjanya, karena sudah terverifikasi dengan baik oleh APIP. Sehingga APIP selama ini sesuai tugasnya pasal 379 dan 380 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dia harus mengawal penyerapan APBD. Jadi kalau ada yang terhambat penyerapannya berarti APIP tidak bisa mendorong tugasnya. Nah itulah dilakukan tugas Itjen Kemendagri,” paparnya.
Arsan Latif menambahkan, secara kendala yang dihadapi Sulsel selama ini hanyalah keragu-raguan menjalankan anggaran. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah harus memberikan pendampingan melalui penjelasan dan penegasan Itjen Kemendagri bersama Itjen Keuangan Daerah.
“Kita sudah memasuki triwulan ketiga. Kita mau targetkan di triwulan ketiga, minimal Agustus ini lebih daripada 51 persen. Itu yang kita dorong supaya ekonomi ini berputar. Agar kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi,” terang Arsan.
Sementara, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Pemprov Sulsel, Syafruddin Kitta, mengatakan, hasil dari monitoring dan evaluasi dari Itjen Kemendagri tersebut akan ditindaklanjuti ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai target-target yang sudah ditentukan.
“Prinsipnya kita optimis dengan perencanaan yang ada. Kita berharap ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi. Inilah tugas kolektif yang dijalankan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Sekarang ini sedang menginventarisir posisi real pendapatan dan belanja dengan mencari benang merahnya bagaimana mencapai angka ideal sesuai dengan perencanaan itu,” jelas Syafruddin Kitta. (***)
