search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Dinkes Sulsel Monev Aksi Stop Stunting Bersama OPD Terkait

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 04 Agustus 2022 17:14
PENDAMPING GIZI. Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap pertama setelah dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di masing-masing lokus sejak 14 Mei 2022 lalu. foto: istimewa
PENDAMPING GIZI. Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap pertama setelah dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di masing-masing lokus sejak 14 Mei 2022 lalu. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahap pertama setelah dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di masing-masing lokus sejak 14 Mei 2022 lalu.

“Ini merupakan monev awal setelah kurang lebih dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di wilayah lokus,” jelas Andi Nurseha, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Kamis (4/8/2022).

Andi Nurseha mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tim Pakar Unhas, kepala desa, dan camat wilayah setempat. Monev ini akan dilanjutkan dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil data yang diperoleh Tim Pendamping Gizi.

Selanjutnya, Andi Nurseha mengatakan, keterlibatan penuh OPD lintas sektor sangat menunjang keberhasilan program pengentasan stunting di wilayah lokus.

Ia memberi contoh jika ada keluarga yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, maka pihaknya bisa melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial. Contoh lain adalah soal ketersediaan air bersih dalam wilayah lokus, melalui monev ini, Dinkes dapat mengomunikasikan dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

“Ada determinan yang perlu dibackup misalkan untuk pastikan satu keluarga wajib memiliki kartu jaminan kesehatan, kami harus berkoordinasi di Dinas Sosial. Alhamdulillah teman-teman Dinsos sangat luar biasa care ketika dikoordinasikan langsung bisa diproses,” jelasnya.

Andi Nurseha menjelaskan, pemilihan sepuluh lokus dengan angka prevalensi stunting tertinggi didasarkan pada data Elektornik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

“Langkah awal mereka harus lakukan pengumpulan baseline data, selanjutnya dari data ePPGBM, tapi otomatis untuk tahun ini mereka turun untuk mengumpulkan data real di lapangan, selanjutnya dari data real melalui instrumen data baru mereka bisa lanjut ke tahap wawancara dan pemeriksaan,” jelas Andi Nurseha.

Selanjutnya, kata Andi Nurseha, dilakukan pemeriksaan untuk menentukan adanya stunting melalui metode Antropometri yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2022 berupa pengukuran tinggi, berat badan, lingkar badan, bukan hanya pada Balita, dan anak, namun juga pada remaja, ibu hamil, dan menyusui, serta calon ibu.

Untuk menuntaskan seluruh data dan pemeriksaan pada masing-masing lokus, Tim Pendamping Gizi dibantu baik tenaga Posyandu, Puskesmas maupun perangkat desa.

“Di lokus itu penduduk banyak petani kadang tidak ke posyandu jadi Tim Pendamping door to door. Ini dibantu kader Posyandu, aparat desa, terus ada tenaga puskesmas, tapi yang melakukan pengukuran tetap dari Tim Pendamping,” jelasnya.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada 14 kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Barru, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Tana Toraja, Soppeng, Wajo, Sidrap, Kota Makassar, dan Parepare. Hingga saat ini, proses monev terus berlanjut dan tengah dilaksanakan di Kabupaten Luwu.

Intervensi berupa pemberian biskuit untuk ibu hamil dan vitamin (taburia) juga tengah didistribusikan di 240 lokus stunting.

Andi Nurseha menyebutkan, pada Agustus hingga September tahun ini akan kembali dilakukan survei status Gizi Indonesia.

“Semoga angka stunting terus turun di Sulsel,” harapnya.

Pengetasan stunting atau anak tumbuh kerdil merupakan program nasional untuk menciptakan generasi emas yang didukung penuh Pemprov Sulsel. Secara serius, untuk mencapai target 14 persen prevalensi penurunan stunting 2022, Gubernur Sulsel membentuk Tim Pendamping Gizi yang telah tersebar pada sepuluh lokus di masing-masing 24 kabupaten/kota.

Program Aksi Stop Stunting yang diinisiasi Gubernur Sulsel telah menunjukkan penurunan signifikan prevalensi stunting di Sulsel.

Angka stunting di Sulsel pada 2018 mencapai 35,6 persen (Riskesda 2018), 2019 angka stunting menurun hingga 30,5 persen (SSGBI 2019). Sementara, dari data ePPGBM, angka stunting 2020 pada Februari 12,3 persen dan Agustus 11 persen. Adapun pada 2021 Februari angka stunting menurun hingga 9,6 persen dan Agustus turun hingga 9,08 persen. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top