PLUZ.ID, MAKASSAR – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Muhammad Al Amin, dengan tegas menolak pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare, tepatnya di Kota Makassar.
Menurutnya, ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang meliputi dua aspek.
Al Amin menilai, pada situasi ini WALHI Sulsel menolak pasalnya dua aspek ini, terbilang sangat sensitif, yakni terkait aspek lingkungan dan aspek sosial yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Pembangunan rel kereta api di Makassar akan menjadi malapetaka bagi warga nantinya. Karena harus dipertimbangkan matang-matang persoalan lingkungan dan dampak sosial nantinya,” ujar Al Amin.
Ditambahkannya, lahan di Kota Makassar nyaris telah bersertifikat dan berbadan usaha, sehingga tanah-tanah di Kota Makassar hampir tidak ada yang tidak mengantongi sertifikat.
“Ini layak dipertimbangkan, karena masyarakat mulai berpikir mau dibebaskan lahannya atau tidak dan tentunya juga ini tidak sesuai dengan kondisi tata ruang Kota Makassar, maka dengan itu WALHI pada situasi ini dengan tegas menolak pembangunan rel kereta api Makassar-Maros,” ungkap Al Amin saat menjadi narasumber Seminar Suara Mahasiswa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar yang mengangkat tema ‘Rel Kereta Api Jangan Rampas Tanah Rakyat’ di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (29/8/2022).
Pada kesempatan ini, dirinya menantang Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menunjukkan studi kelayakan atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di wilayah sekitaran pembangunan rel kereta api tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini BPKA Sulsel belum pernah membuka ke publik mengenai studi kelayakan ataupun AMDAL dari rencana pembangunan rel kereta api Makassar-Maros.
Bahkan, pihaknya pernah melakukan survei di masyarakat yang terdampak, dan hasilnya tidak seorang pun dari warga yang paham akan rencana dan dampak pembangunan rel kereta api Makassar-Maros.
“Banyak hal yang belum tuntas dari rencana ini. Di sisi AMDAL dan studi kelayakan juga, masih menyisakan persoalan. Jika tuntas, maka banjir di Barru tidak akan terjadi, warga di Maros tidak akan menolak lahannya dibebaskan, dan Makassar tidak akan menolak desain rel kereta api at grade (di atas tanah). Oleh karena itu, WALHI dengan tegas menolak pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare di rute Makassar-Maros,” tegasnya. (***)
