PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Tema kuliah umum yang disampaikan ‘Peran Generasi Milenial dalam Mewujudkan Politik yang Cerdas’ di Kampus Unhas Makassar, Senin (10/10/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan BEM Fisip Unhas bekerja sama dengan UKM Prisma ini, merupakan program rutin dengan menghadirkan tokoh politik untuk mendorong mahasiswa tidak hanya menerima teori, tapi juga didorong mengetahui prakteknya.
Dalam kesempatan ini, Politisi Nasdem ini, mengajak kepada seluruh mahasiswa Fisip Unhas turut serta dalam memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar tidak anti politik. Tidak memilih diam ataupun Golongan Putih (Golput) saat pemilihan dilaksanakan baik legislatif atau eksekutif.
“Tema Peran Generasi Milenial dalam Mewujudkan Politik yang Cerdas ini, sangat bagus. Saat ini masih banyak masyarakat di sekeliling kita anti politik, tidak ingin menyalurkan hak suaranya, karena dianggapnya tak berpengaruh terhadapan kehidupannya,” kata Rudianto Lallo.
Oleh karena itu, Rudianto Lallo mendorong mahasiswa mengedukasi, menyadarkan mereka agar jangan di saat terdapat kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat, memberatkan, barulah bersuara, padahal seyogyanga saat pemilihan berlangsung di situlah hak politik disalurkan memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Rakyat terkadang kurang memahami, bahwa seluruh aspek dalam bernegara ditentukan dalam pokitik. Jangan di saat resah, harga bahan bakar minyak, harga sembako melambung tinggi baru diprotes, itu sudah terlambat,” paparnya.
Anak Rakyat, tagline Rudianto Lallo, menantang seluruh mahasiswa agar tidak hanya hebat dalam memahami teori politik. Menurutnya, semua teori yang didapatkan tidak ada artinya jika tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Paling tidak mahasiswa menjadi contoh yang baik, menyalurkan hak pilihnya dan mengajak sekiling untuk memilih pemimpin,” ujarnya.
Legislator Makassar dua periode ini, juga menyampaikan problematika politik uang yang menjadi budaya dan mengakar pada setiap pemilihan. Saat ini, masyarakat cenderung memilik kandidat yang memiliki materi alias uang dibandingkan prestasinya atau jejak pengabdiannya di masyarakat.
“Ini yang miris, mau jadi wali kota, gubernur, yang dipertanyakan ada ji kah uangnya. Bukan di mana pengabdian sebelumnya, apa prestasinya, apa kebijakannya yang menguntungkan rakyat. Problem uang ini sangat mencederai proses demokrasi. Di sinilah peran adek-adek mahasiswa Sospol Unhas mengedukasi. Memilih pemimpin yang dapat mengawal aspirasi rakyat,” ujar Rudianto Lallo.
Tak hanya itu, Alumni Fakultas Hukum Unhas ini, juga menyampaikan perkembangan politik uang di masyarakat khusus di Pemilihan Legislatif (Pileg).
Pada 2014 disebut Siri na Pacce, dalam artian tanpa uang tetap dipilih. Hal itu berubah drastis di Pileg 2019, yaitu Sibi Na Pacce artinya ada uang kamu dipilih.
“Ini di 2024 mendatang Paccemi Punna Sibi (tidak bisa dipilih kalau cuma uang Rp100 ribu. Ini sangat membahayakan demokrasi, lagi-lagi mahasiswa harus mengedukasi masyarakat,” ajak Rudianto Lallo.
Ketua Dewan Pendidikan Makassar ini, juga khawatir lembaga pemerintahan ke depannya diisi oleh yang tidak punya disiplin ilmu pemerintahan dan politik yang matang, karena dampak dari politik uang.
Hal itu disebut, dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan dapat mempengaruhi pendidikan. Sebab baik sebagai legislatif ataupun eksekutif diberikan amanah sebagai penyelenggara pemerintah.
“Mereka yang mengambil keputusan, jadi kalau keputusannya asal-asalan, maka semuanya bisa berdampak buruk, jadi jika adek-adek cuek, tidak mau terjun langsung ke dunia politik, siapa lagi yang mau diharapkan,” ucap Rudianto Lallo.
Sementara, Dekan Fisip Unhas, Phil Sukri, mengatakan, untuk menjadi pemilih yang cerdas, tidak boleh berdiri sendiri, harus disertai dengan adanya lembaga/institusi yang berintegritas.
“Adanya pemilih cerdas tidak lepas dari integritasnya lembaga pemilu. Penyelenggara yang baik, maka demokrasi yang kita nantikan aman, adil, makmur terwujud,” ujarnya. (***)
