PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan RI akan mengucurkan dana kelurahan pada 2023 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan langsung Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, Adriyanto, usai menggelar diskusi pada Forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Nasional APEKSI 2022 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (7/11/2022).
Adriyanto mengatakan, total anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp1,7 triliun. Alokasi anggaran ini akan disebar di seluruh Kota yang tersebar di Indonesia.
Masing-masing kelurahan mendapatkan dana Rp200 juta. Khusus Kota Makassar ada 153 kelurahan, sehingga total anggaran dana kelurahan sekitar Rp30 miliar.
“Kami bahas tadi pada forum rakernis ini bersama seluruh wali kota kabar gembiranya tahun depan akan turun dana tersebut. Saya harap dana ini, akan digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan dan pemenuhan kebutuhan kelurahan,” ucapnya.
Mendengar hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyambut kabar baik ini.
Ia akan memanfaatkan sebaik mungkin dana tersebut. Khususnya pada pengembangan Lorong Wisata atau Longwis.
Menurutnya, Lorong Wisata merupakan salah satu konsep pertahanan Kota Makassar untuk menekan inflasi dan memperbaiki food security ke depannya.
Danny menjelaskan, sebelumnya pada 2019-2020 dana kelurahan yang turun dari pusat sebesar Rp366 juta per kelurahan.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berinisiatif menambahkan dana tersebut yang diambil dari APBD sebesar Rp100 juta per kelurahan. Total sekitar Rp500 juta dana per kelurahan di Kota Makassar.
Danny mencontohkan, alokasi anggaran dana kelurahan sudah dimanfaatkan untuk mendirikan kontainer dan pemasangan CCTV.
“Kita sudah anggarkan dari dulu dana kelurahan. Di tahun 2019-2020 itu alokasi kita Rp366 juta per kelurahan. Tahun depan akan ditambah lagi Rp200 juta per kelurahan. Ini kita akan dimanfaatkan untuk Longwis sebagai pertahanan kita menghadapi resesi,” ungkapnya.
Sementara, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, mengungkapkan, dana kelurahan ini, sangat relevan di saat seluruh kota bersiap menghadapi resesi.
“Pembahasan seluruh wali kota menyuarakan ini. Jadi Dana Alokasi Umum (DAU) ini, bukan hanya untuk sarana dan prasarana saja, namun untuk kebutuhan warga di Kelurahan. Ini berita baik. Terima kasih buat Kementerian Keuangan,” tutupnya. (***)
