PLUZ.ID, MAKASSAR – Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) secara resmi telah mengeluarkan hasil penilaian final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) 2022.

ITKP merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, khususnya terkait barang/jasa.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel kembali diganjar predikat ‘Baik’ berdasarkan hasil penilaian. Hal tersebut sekaligus membuktikan Pemprov Sulsel mampu mempertahankan hasil positif selama dua tahun berturut-turut.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulsel, Asrul Sani, menyampaikan, meskipun terdapat perbedaan antara penilaian yang dilaksanakan pada 2021 dengan 2022 ini, Pemprov Sulsel dapat memperoleh hasil yang memuaskan.

“Tahun ini ada tiga penambahan indikator penilaiannya. Namun, di bawah kepemimpinan bapak Gubernur, kita tetap mampu mempertahankan nilai ‘Baik’. Itupun nilainya naik sekian persen dari tahun sebelumnya,” kata Asrul Sani, Kamis (1/12/2022).

Asrul Sani menjelaskan, indikator yang dinilai tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulsel.

Untuk itu, ia berharap, adanya konsistensi semua OPD untuk sebisa mungkin konsisten melaksanakan semua proses pengadaan lewat sistem, tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan secara manual.

“Kemudian komitmen untuk menginput rencana umum sesuai dengan limit waktu yang ditentukan,” katanya.

Saat ini, kata dia, penilaian Pemprov Sulsel untuk Non e-Tendering/Non e-Purchasing dinilai nol, karena masih ada OPD yang pengadaannya dilakukan secara manual.

“Jadi penilaiannya itu, total belanja pengadaan langsung. Kemudian, jika masih ada di bawah lima puluh persen yang melakukan secara manual, maka dinilai nol. Harapannya, bagaimana komitmen teman-teman OPD membelanjakan pengadaannya lewat sistem, jangan lagi ada manual,” jelasnya. (***)