NFA Gandeng Ombudsman dan Satgas Pangan Polri Pantau Penyaluran Bantuan Pangan

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, sejak Maret 2023 pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 1.446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) untuk tiga bulan ke depan, terhitung sejak Maret 2023.

Penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023, serta Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga pelaksanaannya sudah dapat dilakukan Perum Bulog dan BUMN Pangan.

Secara terpisah Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, perlunya sinergitas antar kementerian/lembaga untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksaan kegiatan penyaluran bantuan pangan ini.

“Badan Pangan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan pemantau dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di beberapa provinsi. Hal ini guna memotret langsung kondisi dilapangan untuk segera kita lakukan evaluas,” jelas Arief.

Di Provinsi Sulsel, Badan Pangan Nasional bersama Ombudsman dan Satgas Pangan Polri melakukan pemantauan langsung ke titik penyaluran, salah satunya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, Jumat (12/5/2023).

Sampai dengan 12 Mei 2023 tercatat telah disalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 5.710 ton atau 81 persen dari 7.074 ton dari total alokasi untuk bulan pertama.

Ombudsman dan Satgas Pangan Polri yang ikut langsung memantau penyaluran bantuan pangan mengatakan secara keseluruhan penyaluran bantuan pangan berjalan dengan baik.

Asisten Ombudsman RI, M Ilham Bahri, mengatakan, kegiatan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Gowa berjalan dengan baik.

“Hal ini bisa kami lihat pertama dari ketepatan waktu penyaluran yang telah ditentukan. Jadwal penyaluran yang diagendakan dimulai pada pukul 10.00 WITA dilakukan sesuai waktu. Namun, karena antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, sehingga terjadi penumpukan antrian KPM yamg telah menunggu dan mengantri sejak pukul 08.00 WITA pagi,” ujarnya.

Selanjutnya, Ombudsman melihat dari sisi kuantitas dan kualitas beras yang disalurkan. Dari tiga sampel karung beras yang diambil ditemukan jumlah berat netto beras melebihi 10 Kg. Ada kelebihan 1 sampai 3 ons.

“Ini baik untuk memastikan bahwa beras yang disalurkan jumlah beratnya sesuai dengan ketentuan dan utk menghindari potensi penyusutan berat sehingga dilebihkan beberapa ons beratnya. Untuk kualitas beras yang disalurkan, secara visual dapat dikatakan baik. Ombudsman mengambil beberapa sampel untuk dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas beras yang disalurkan sesuai dengan ketentuan beras layak konsumsi,” katanya.

Selanjutnya, yang menjadi perhatian Ombudsman adalah adanya informasi bahwa terdapat warga seharusnya terdata sebagai KPM, namun tidak masuk dalam data KPM. Khususnya di Wilayah Maros Ombudsman menemukan warga masyarakat yang secara kriteria kharusnya bisa masuk dalam data KPM, namun tidak terdata.

“Ini merupakan problem pendataan. Ini akan menjadi bahan masukan kepada pihak Kemensos (Kementerian Sosial) selaku pihak yang menyediakan data kepada Bapanas dalam penyaluran bantuan pangan, bahwa data KPM yang ada saat ini perlu dilakukan pemutakhiran,” imbuh Ilham Bahri.

Pentingnya penyaluran bantuan pangan tepat waktu dan tepat sasaran menjadi point penting dalam pemantauan ini.

Senada dengan Ombudsman, Satgas Pangan Polri selaku penegak hukum mengatakan akan siap membantu Badan Pangan Nasional menindak jika terdapat terhadap temuan terhadap penyaluran bantuan pangan.

“Kesesuaian NIK data penerima juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan guna menghindari adanya penggunaan data orang lain, serta penyelewengan dalam pendistribusian karena hal tersebut jelas akan menganggu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) pada daerah distribusi,” ujar Iptu Nanda Aftomi, Perwakilan Satgas Pangan Polri.

Turut hadir bersama dalam pemantauan penyaluran CPP untuk bantuan pangan, Pimwil Bulog Sulselbar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. (***)