search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Proyek Pembangunan Breakwater PPI Beba, Kontrak PT Kemuning Yona Pratama Terancam Diputus

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 24 Mei 2023 19:00
BERI KETERANGAN. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas (tengah), saat menerima perwakilan massa aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa terkait administrasi pekerjaan proyek breakwater PPI Beba, Takalar yang diduga menyalahi ketentuan yang ada, Rabu (24/5/2023). foto: istimewa
BERI KETERANGAN. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas (tengah), saat menerima perwakilan massa aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa terkait administrasi pekerjaan proyek breakwater PPI Beba, Takalar yang diduga menyalahi ketentuan yang ada, Rabu (24/5/2023). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kontrak PT Kemuning Yona Pratama pada proyek pembangunan breakwater di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulsel terancam diputus.

Hal ini seiring terjadinya konflik internal di perusahaan yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau ini.

Masalah ini, berawal ketika PT Anugrah Parangloe Indonesia selaku pendukung utama material batu gajah pembangunan breakwater (pemecah ombak) Beba dan tenaga ahli K3 yang resmi didaftarkan dalam dokumen elektronik PT Kemuning Yona Pratama di dalam LPSE Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengundurkan diri. Alasannya, tidak ingin bersentuhan hukum di kemudian hari.

Hal ini disebabkan perusahaan tersebut, merupakan tambang galian C yang tidak memiliki jenis batu gajah, seperti ditetapkan di dalam dokumen pemilihan pembangunan breakwater Beba.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kemuning Yona Pratama, Syafriwal, mencabut kuasa yang diberikan kepada Ade Rusandi (pengusaha asal Makassar) sebagai direktur cabang untuk mengikuti lelang tender proyek tersebut.

Padahal, Syafriwal dalam klausul akte kuasa direktur cabang sesuai akte direksi nomor 107, memberikan penuh kuasa khusus kepada Ade Rusandi untuk menangani proyek pekerjaan pembangunan breakwater Beba. Sehingga yang terekam dalam dokumen LPSE masih atas nama Ade Rusandi.

Maka, bila proyek tersebut tetap dikerjakan PT Kemuning Yona Pratama berpotensi menyalahi regulasi seperti yang diatur di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proyek ini memiliki pagu yang bersumber dari APBN sebesar Rp18,6 miliar. Kemudian dimenangkan PT Kemuning Yona Pratama dengan direktur cabang Ade Rusandi dengan penawaran terendah Rp14 miliar lebih.

Namun, setelah menang, kuasa Ade Rusandi berdasarkan akta notaris Yuli Elvitan SH MKn Sesuai SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU00209 AH. 02.01 Tahun 2018 Nomor salinan Kuasa Direksi Tanggal 30 Maret 2023, Nomor 107 Penghadap Tn. Khairul Fitri dicabut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut, mengatakan, pekerjaan ini telah dilakukan tender sebanyak tiga kali. Semua proses lelang diserahkan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Pemprov Sulsel.

Namun ia menegaskan, apabila masalah internal PT Kemuning Yona Pratama berpotensi melawan hukum secara otomatis rencana kontrak akan dibatalkan.

Hal ini, disampaikan Ilyas saat menerima perwakilan massa aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa terkait administrasi pekerjaan proyek breakwater PPI Beba yang diduga menyalahi ketentuan yang ada.

“Apa yang kita lakukan sesuai berlandaskan hukum, prosesnya (lelang proyek) sudah melalui proses di Barjas. Inikan urusan pribadi (perusahaan), kalau masalah internalnya bermasalah hukum kita batalkan. Tapi kalau tidak bermasalah kita lanjutkan,” tegas Ilyas, Rabu (24/5/2023).

Diketahui, pekerjaan proyek ini telah dilakukan penandatanganan kontrak. Namun, masih ada tahapan selanjutnya. Dimana pihak DKP Sulsel masih ingin melakukan pengecekan dokumen sesuai yang tertera di sistem elektronik LPSE.

“Kita lakukan, kita akan kroscek kembali dokumen. Mengevaluasi dokumen yang mereka masukan. Kalau tidak benar kami selaku penanggung jawab kegiatan, akan membatalkan proyek breakwater Beba. Kita Ingin mempercepat proses administrasi dari Barjas. Kalau dokumen tidak sesuai kami batalkan,” terangnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top