PLUZ.ID, PALOPO – Deklarasi Pemilu Damai dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) digelar di Lapangan Pancasila, Kota Palopo, Minggu (5/11/2023). Deklarasi ini dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Silaturahmi Pj Gubernur Sulsel bersama Pemerinrah Kota (Pemkot) Palopo, Forkopimda, camat, lurah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, serta RT/RW.
Bahtiar mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pj Wali Kota Palopo dan jajaran serta semua pihak yang membantu, sehingga deklarasi di Lapangan Pancasila ini, bisa terlaksana.
Ia mengatakan, kabupaten dan kota adalah bagian terbesar untuk suksesnya pembangunan di Sulsel. Kemajuan di Sulsel adalah penjumlahan kemajuan kabupaten dan kota di Sulsel. Sebagai gubernur, tugasnya adalah mengayomi para bupati dan wali kota.
“Karena yang punya wilayah dan bertemu rakyat sehari-hari adalah teman-teman bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dan dibantu kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan jajaran. Serta ada camat hingga RT/RW,” kata Bahtiar.
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengingatkan para ASN untuk memegang teguh sumpah akan netralitas, yang merupakan sumpah jabatan yang mengikat bagi ASN. Dan untuk menjaga negara, seorang aparatur negara harus teguh pada Merah Putih.
Ia juga meminta warga Sulsel bersatu dan jangan mau diadu domba untuk kepentingan politik sesaat. Proses politik harus sesuai tatanan dan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kita jadi korban,” jelasnya.
Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, menyampaikan, pemerintah, Polri, TNI, dan seluruh masyarakat perlu bekerja sama dalam suatu sistem untuk mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Agar persatuan bangsa dapat terjaga dan Pemilu yang damai dapat terwujud di Kota Palopo.
Ia juga menyampaikan, Pemkot Palopo sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan penyelenggara Pemilu. Adapun deklarasi damai merupakan bentuk keseriusan menciptakan Pemilu aman, damai dan berintegritas. Keharusan menjunjung tinggi demokrasi, dan menolak segala bentuk kekerasan dalam Pemilu.
“Deklarasi Netralitas ASN, kita harus bersikap netral dalam Pemilu. Baik dalam ucapan, tindakan, maupun penampilan. Netralitas untuk menjaga integritas Pemilu dan mencegah terjadinya kecurangan,” terangnya. (***)
