PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel Erlan Triska menegaskan, soal pernyataan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam acara kuliah umum dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ke-10 dan 12 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel (20/1/2023) lalu.
Erlan mengatakan, pernyataan tersebut sebagai bentuk semangat Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel itu, untuk mengalahkan Filipina dalam budidaya pisang cavendish. Dimana Davao Filipina hanya 450.000 hektare, sementara Provinsi Sulsel menargetkan 500.000 hektare di 2024.
“Sehingga pernyataan yang ditulis kodeindonesia, selain budidaya pisang cavendish dalam acara itu murni opini dan hoaks. Untuk itu, kami akan segera melakukan pelaporan kepada pihak berwajib atas isi tulisan tersebut,” tegas Erlan Triska kepada awak media, Jumat (19/1/2024).
Isi tulisan sebelumnya dari kodeindonesia.com dengan judul ‘Pj Gubernur Sulsel Minta Sulsel Nomor 1, Bukan Nomor 2, di Hadapan JK’, berita dan judul tersebut mengarahkan dan cenderung tidak sesuai konteks kegiatan kuliah umum saat itu. Termasuk beberapa isi tulisan dalam link tersebut.
Pasalnya, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, saat itu murni menceritakan bagaimana perjalanan tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang melakukan gerakan budidaya pisang cavendish di seluruh daerah di Sulsel.
“Kemarin 30 orang saya utus ke Davao Filipina bagaimana 450.000 hektare itu di tanam untuk kalahkan harus tahu mereka kerjanya apa 450.000 hektare. Kami Sulsel mengihtiarkan 500.000 hektare. Kalau ini terjadi, maka kami Sulsel akan menjadi penghasil pisang nomor satu dunia, Tania Nomoro Dua Puang Nomor Seddi (Bukan nomor dua harus nomor satu). Jadi nggak boleh jadi nomor dua orang Bone harus nomor satu Puang, ajaran beliau (JK) bagitu,” ini adalah pernyataan lengkap Pj Gubernur Sulsel, 20 Desember 2023.
Dengan demikian pemberitaan tersebut tidak sesuai konteks dan pembahasan pada saat itu. Untuk itu, Humas Pemprov Sulsel akan melakukan langkah-langkah hukum karena dianggap menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan publik.
Kemudian, tudingan terkait Pj Gubernur Sulsel pernah menolak pemakaian Monumen Mandala untuk kegiatan salah satu pasangan calon di Pemilihan Presiden (Pilpres) hal tersebut merupakan opini dan hoaks.
Apalagi, narasi terkait ikut mendukung salah satu pasangan calon tertentu itu, merupakan hoaks. Bahkan, sejumlah isi tulisan mengandung character assassination terhadap Bahtiar Baharuddin selaku Pj Gubernur Sulsel. (***)
