search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Danny Pomanto Tata Ulang Manajemen Persampahan Makassar

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 17 Maret 2024 09:00
Moh Ramdhan Pomanto. foto: istimewa
Moh Ramdhan Pomanto. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggodok perubahan Peraturan Wali Kota (Perwali) 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut pascaterbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan tertanggal 5 Januari 2024.

Untuk itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengumpulkan camat dan lurah membahas pelayanan dan penarikan retribusi persampahan di DP Hall, Jl Amirullah, Kota Makassar, Sabtu (16/3/2024).

Danny Pomanto juga ingin menata ulang manajemen persampahan di Kota Makassar. Khususnya mendata secara detail para wajib retribusi sampah.

Oleh karena itu, hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Ferdi Mochtar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar Muh Hatim.

Juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, dan Tim Ahli Wali Kota Makassar Ihsan Latief

“Saya perintahkan Pak Ferdi dan Disdukcapil untuk menyusun daftar wajib retribusi sampah,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kota melalui Bagian Hukum akan membuat perwali turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seluruh camat dan lurah diminta untuk memasukkan data potensi retribusi sampah yang ada di wilayahnya masing-masing.

Retribusi sampah untuk kategori bisnis dan industri harus mendapat intervensi karena potensinya cukup besar dibandingkan sampah kategori rumah tangga.

“Ini harus kita barengi dengan pengambilan sampah yang jauh lebih baik. Kota ini harus bersih,” tegas Danny.

Sementara, Kepala DLH Makassar, Ferdi Mochtar, menyampaikan, rencana perubahan Perwali Nomor 56 Tahun 2015 masih dalam tahap pendataan.

“Jadi ini adalah perwali baru turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024. Perwali baru ini akan menjadi rujukan besaran tarif pembayaran sampah mulai tingkat rumah tangga, bisnis, industri, hingga fasilitas umum,” beber Ferdi. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top