search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Firman Pagarra Terima Kunjungan Asitensi BPKP Sulsel

doelbeckz - Pluz.id Senin, 20 Mei 2024 13:00
PERTEMUAN. Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulsel di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Senin (20/5/2024). foto: istimewa
PERTEMUAN. Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulsel di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Senin (20/5/2024). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulsel di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Makassar, Senin (20/5/2024).

Kunjungan ini terkait entry meeting tim BPKP untuk asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor pada program ketahangan pangan Kota Makassar.

Didampingi Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda, Firman Pagarra menyambut baik kedatangan tim BPKP tersebut.

“Kedatangan tim BPKP ini dalam rangka asistensi yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Guna sebagai pendampingan lintas sektor terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Firman.

Untuk Kota Makassar sendiri khususnya di bidang ketahangan pangan terdapat beberapa item yang menjadi acuan dari BPKP yang harus menjadi fokus, seperti lonjakan harga dan stabilitas produksi pangan.

Karenanya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar siap mendapat pendampingan langsung dari BPKP guna menjalin sinergitas guna meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan sebaik-baiknya.

Sementara, Kepala Pengendali Tekhnis BPKP Sulsel, Martinus Tonapa, mengungkapkan, asitensi serentak secara nasional ini dilaksanakan hingga 31 Mei 2024 mendatang.

“Rencananya, mulai hari ini sampai 31 Mei. Melakukan meeting dan asisten. Kita akan mengidentifikasi resiko-resiko di ketahangan pangan yang ada di kota Makassar,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini pula, Martinus memperjelas, entry meeting dan asistensi tersebut dengan menampilkan lembaran Peraturan Presiden (Perpres) No 39 terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dimana Perpres ini, merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional.

Menurutnya, penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

“Kunjungan kami ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta pendampingan terkait pelaksanan menajemen resiko di lingkup Pemkot Makassar,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top