search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Sengketa Lahan Gran Eterno Jadi Bom Waktu, Proyek PSEL Makassar Terancam Batal

doelbeckz - Pluz.id Senin, 24 Juni 2024 13:00
Ilustrasi. foto: istimewa
Ilustrasi. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Polemik lahan yang disiapkan sebagai lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar di gudang Gran Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berbuntut panjang

Hal ini menyebabkan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek PSEL yang rencananya akan dilaksanakan Juli 2024 mendatang, terancam batal.

Terbaru, Herman Budianto, sebagai salah satu pemilik lahan Gran Eterno kembali mengambil langkah hukum taktis dalam rangka mengejar hak-haknya atas lahan Gran Eterno yang sampai saat ini masih terabaikan.

Kali ini Herman Budianto melayangkan keberatan administrasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Makassar atas terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan Gran Eterno, dimana surat keberatan tersebut telah diterima secara resmi pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jumat, 20 Juni 2024 melalui Loket 1.

Dalam surat keberatan tersebut, terdapat 24 sertipikat HGB yang dimohonkan untuk dicabut dan dibatalkan keberlakuannya.

“Salah satu poin alasan keberatan adalah tidak akuntabel dan tidak transparan sebagaimana dimaksud dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), padahal pihak penyidik Polda Sulsel menyampaikan kalau sudah melakukan blokir atas sertpikat Gran Eterno,” ujar Herman, Senin (24/6/2024).

Herman menyampaikan, kalau pihak-pihak terkait sebaiknya duduk bersama dengannya dan menyelesaikan secara jujur dan benar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada lahan Gran Eterno dan mengapa lahan Gran Eterno begitu manis untuk dijadikan lahan proyek PSEL.

“Agar tidak menyimpan Time Bomb (bom waktu) yang sewaktu-waktu dapat meledak dan merugikan pihak-pihak terkait ada baiknya lahan Gran Eterno didiskusikan secara baik-baik oleh PSEL, pihak pemerintah, pemilik lahan maupun investor, semua demi warga Selsel yang ke depan akan menerima dampak langsung atas keberadaan proyek yang sedang digalakkan Pemerintah Kota Makassar, jangan sampai kelak PSEL akan diangap hanya karena mengejar deadline, sehingga melibas dan mengorbankan hak-hak warga khususnya pemilik lahan dan warga sekitar,” katanya.

Herman mengakui, awalnya lahan Gran Eterno digunakan PT Kijang Perdana sebagai show room sekaligus sebagai tempat produksi furniture.

PT Kijang Perdana kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (BNI), dengan menjaminkan aset pribadi dari Herman, yaitu lahan Gran Eterno. PT Kijang Perdana kemudian dinyatakan pailit.

Selanjutnya, meski dibekali sertipikat hak tanggungan, akan tetapi ternyata lahan Gran Eterno belum pernah diserahterimakan sebagai aset PT Kijang Perdana oleh pemiliknya termasuk Herman, sehingga menimbulkan kisruh sampai saat ini.

Permasalahan lainnya yang masih jadi tanda tanya Herman adalah mengapa lahan Gran Eterno mesti dipindahtangankan melalui mekanisme cassie dan bukan dengan cara lelang terbuka untuk umum sebagaimana yang selama ini dilakukan pihak kurator PT Kijang Perdana (dalam pailit) Dicki Nelson, SH MH dkk.

“Benarkah cassie atas lahan Gran Eterno merupakan bentuk lain pemindahtanganan secara sah dan legal dan mengapa pihaknya tidak diberikan akses informasi dan penjelasan yang cukup atas pelaksanaan cassie tersebut,” jelasnya.

Herman mengatakan, untuk memenuhi rasa keadilan sudah selayaknya para pihak terkait menyelesaikan secara arif dan bijaksana sekelumit permasalahan tersebut agar ke depan proyek PSEL tersebut tidak menemukan batu sandungan dikemudian hari.

Sebelumnya, Herman Budianto juga melaporkan ke markas Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana penggelapan atas hak barang tidak bergerak.

Herman Budianto mengadu ke Polda Sulsel berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/BI257//2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 25 Maret 2024.

Herman melaporkan seorang kurator berinisial DK yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak.

Menurutnya, DK sebagai kurator ditunjuk untuk menyelesaikan kredit macet milik korban yang ada di Bank BNI.

Penunjukan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar yang memutuskan Perusahaan PT Kijang Perdana mengalami pailit sesuai putusan Nomor 7/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN.NIAGA.Mks.

“Pihak BNI meminta untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara melelang 19 sertifikat milik kami. Namun kenyatannya pihak terlapor melakukan penjualan sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI,” beber Herman.

Menurutnya, di lahan yang menjadi lokasi gudang Green Eterno tersebut terdapat 31 sertifikat. Oleh BNI hanya menetapkan sebanyak 19 sertifikat untuk dilelang.

Meski demikian, kata Herman, pihak kurator memaksakan untuk melelang sebanyak 25 sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI.

Herman menduga, tim kurator malah sedang melakukan penjualan di bawah tangan terhadap sebanyak 31 sertifikat tersebut. Itu sebabnya, pihaknya meminta Polda Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Atas tindakan terlapor, kami telah mengalami kerugian mencapai Rp30 miliar,” ujarnya.

Herman mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menginginkan proyek PSEL itu, tidak berjalan dengan baik. Bahkan, katanya, pihaknya sangat mendukung proyek yang telah dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar itu.

“Hanya saja kami ingin semua aspek hukum mengenai lahan proyek itu, diselesaikan dulu. Apalagi, Pemerintah Kota Makassar juga menyatakan ingin agar semua urusan hukum di lokasi PSEL itu harus clear terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan,” ucap Herman.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menargetkan pembebasan lahan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea segera rampung.

Ferdi mengatakan, lahan yang akan dibebaskan untuk proyek PSEL sebanyak 31 bidang lahan.

“Masuk dalam dokumen kontrak 31 bidang lahan tidak memiliki permasalahan hukum, inilah yang diselesaikan,” ucapnya.

Ferdi menjelaskan, penyelesaian pembebasan lahan ini, sementara dibahas. Termasuk, permasalahan dari sisi kepemilikan lahan.

Maka dari itu, Ferdi mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan ini, sebagai upaya dari Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

“Proyek strategis nasional harus didukung, sekarang saatnya mempercepat hal-hal terkait penyusunan draft kontraknya,” ucap Ferdi.

Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek PSEL di Kota Makassar rencananya akan dilaksanakan Juli 2024, mendatang.

Ferdi menambahkan, dalam melakukan percepatan persiapan awal groundbreaking PSEL, pihaknya menggandeng Polda Sulsel. Bahkan, berdasarkan assesment yang dilakukan Polda Sulsel, mendapatkan hasil yang bagus.

“Semua progresnya bagus dari pihak Polda Sulsel juga sudah mengatakan akan membackup sepenuhnya hal-hal yang terkait permasalahan, karena ini adalah proyek strategis kita,” terang Ferdi.

Sebagai tahapan lanjutan, Ferdy membeberkan, dalam waktu dekat DLH Kota Makassar akan melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membahas terkait lahan dan lokasi PSEL.

“Insya Allah, kita akan lakukan juga pertemuan selanjutnya dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan informasi tentang lokasi yang menjadi usulan awal dari PT Sarana Utama Sinergi,” ujar Ferdi.

Diketahui, proyek PSEL ini, berlokasi di Kecamatan Tamalanrea dan akan dikerjakan konsorsium SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co Ltd, dan PT Grand Puri Indonesia sebagai pemenang tender.

“Jadi SUS Konsorsium sekarang berubah menjadi PT Sarana Utama Sinergi yang akan bermitra dengan Pemkot Makassar,” ucap Ferdi Mochtar. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top