search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Kajati Bersama Ketua KPU Sulsel Menandatangani Perjanjian Kerja Sama

Sinergi Kolaborasi Menciptakan Pemilu yang Berkualitas dan Bermartabat
doelbeckz - Pluz.id Kamis, 11 Juli 2024 09:00
KERJA SAMA. Kajati Sulsel Agus Salim menghadiri dan menandatangani perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan KPU Provinsi Sulsel bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulsel dengan Kejari se-Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (10/7/2024). foto: istimewa
KERJA SAMA. Kajati Sulsel Agus Salim menghadiri dan menandatangani perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan KPU Provinsi Sulsel bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulsel dengan Kejari se-Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (10/7/2024). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Agus Salim menghadiri dan menandatangani perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan KPU Provinsi Sulsel bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Sulsel dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (10/7/2024).

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, dihadiri Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulsel Upi Hastati, Asdatun Kejati Sulsel Aspidum Kejati Sulsel, Ketua KPU se-Sulsel, Kajari, dan Kasi Datun se-Sulsel.

Ketua KPU Provinsi Sulsel, Hasbullah, dalam sambutannya mengungkapkan, dalam melaksanakan tugas negara pesta demokrasi di Sulsel Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pilkada Wali Kota/Bupati dan Wakil Bupati, tentunya akan menghadapi banyak kendala dan permasalahan hukum mulai dari proses pengadaan surat suara, bilik suara, dan pengadaan logistic Pemilu lainnya.

“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Sentra Gakkumdu yang dapat membantu menyukseskan pesta demokrasi ini,” ujarnya.

Sementara, Kajati Sulsel, Agus salim, menyampaikan, perjanjian kerja sama ini, merupakan wadah yang sangat berharga untuk semua, untuk saling berdiskusi, dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses Pilkada mendatang (baik pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pencocokan pemili, pendaftaran, dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye sampai tahap penetapan pemenang Pemilu).

Agus Salim menyampaikan, pimpinan Kejaksaan telah mengeluarkan sikap dan Perintah Harian Jaksa Agung RI Tahun 2024 agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan ‘Jaga Netralitas dalam Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024’.

Untuk menindaklanjuti perintah Jaksa Agung tersebut, Agus Salim telah memerintahkan seluruh pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Kejati Sulsel untuk ‘wajib menjaga netralitas’ dan tidak menunjukkan keberpihakan di tahun politik.

“Netralitas ASN sebagai faktor penting dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” katanya.

Agus Salim menegaskan, untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024, Kejati Sulsel ‘siap’ dan akan bersinergi kolaborasi dengan KPU Provinsi Sulsel menciptakan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Adapun peran kesiapan dukungan Kejati Sulsel, meliputi empat bidang (Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Tindak Pidana Khusus).

Pada bidang intelijen, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan berupa pembentukan posko pemilukada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel (Kejari dan Cabjari), pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini, melaksanakan kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, pengamanan/pendampingan logistik Pilkada Serentak 2024, memberikan konsultasi hukum terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum, koordinasi internal dan eksternal atas indikasi penyimpanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Bidang Tindak Pidana Umum, menugaskan Jaksa dalam keanggotaan Sentra Gakumdu, dimana Jaksa Sentra Gakumdu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, netral, kompoten, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak mengedepankan ego sektoral, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), baik internal maupun eksternal.

Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu/Pilkada Serentak 2024 dengan Bawaslu dan Kepolisian setempat, dan menghindari disparitas tuntutan, pengajuannya memperhatikan batas waktu pemeriksaan persidangan dgn menggunakan sarana tercepat (e-Rentut).

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan Jasa Hukum kepada KPU berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion / LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA), Audit Hukum (Legal Audit), dan Pertimbangan Hukum.

Bidang Tindak Pidana Khusus. Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati serta mengantisipasi adanya Indikasi terselubung yang bersifat ‘Black Campaign’, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan guna mengatisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top