PLUZ.ID, JAKARTA – Evaluasi kinerja kepada para Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati/Wali Kota dilaksanakan Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tiga bulan.
Tidak terkecuali Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang telah melaksanakan masa bakti kurang lebih tiga bulan sejak dilantik 12 Mei 2024 dan dilakukan evaluasi tahap pertama dilaksankan 5 September 2024 di Irjen Kemendagri.
Dengan sepuluh poin paparan kinerja Bahtiar mendapatkan apresiasi dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri atas paparan kinerja selama tiga bulan terakhir.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Asran Masdy, mengatakan, apresiasi dari tim evaluator terhadap kinerja Pj Gubernur lebih kepada budaya kerja yang dibangun PJ Gubernur bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Forkopimda.
“Satukan frekuensi dan kerja kolaborasi,” kata Asran, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, Bahtiar juga dinilai, melakukan sebuah terobosan melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi solusi kedepan. Seperti gerakan menanam untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman.
Adapun paparan Pj Gubuernur Sulbar di hadapan tim evaluasi Kemendagri), Bahtiar memaparkan sepuluh poin yang telah dikerjakan selama tiga bulan di Sulbar.
Sepuluh poin dipaparkan mencakup pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, pelayana publik, kesehatan, perizinan, gerakan menanam dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan optimalisasi APBD, dan delapan agenda prioritas.
Untuk inflai, melalui kebijakan seperti intervensi pasar, gerakan pasar murah, mendorong percepatan infrastruktur akses masyarakat, dan meningkatkan kordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusar serta kolaborasi dengan forkopimda, Inflasi Juli hingga Agustus terkendali.
“Dari bulan Juli inflasi 2,08 (y-on-y) dan Agustus 1,59 persen (y-on-y),” beber Bahtiar.
Kedua, penanganan stunting, telah dilakukan dengan optimalisasi Posyandu. Ini bekerja sama dengan Tim Penggerakan PKK, BKKBN, TNI/Polri, dan instansi vertikal lainnya.
Selain itu, melakukan pembinaan kepada kader dan petugas untuk mengoptimalkan pemenangan stunting Selain itu dilakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bersumber ADD, CSR, dan DAK BK Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas.
Ketiga, melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah, harapannya pada 2025 BUMD dapat lebih optimal.
Keempat, terkait pelayanan publik, pada Dinas Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melayani perizinan 990 layanan di 14 sektor dan non perizinan 76 pada 12 sektor. Tercatat Realisasi Investasi Triwulan II 2024 mencapai Rp1.775.289.906.187, terjadi peningkatan signifikan dibandingkan Triwulan II 2023 yang hanya diangka Rp859 miliar.
Selain itu, melakukan optimalisasi pada pelayanan kesehatan, seperti menyediakan fasilitas pendaftaran online melalui E-Pasien RSUD, menyediakan loket pelayanan khusus bagi ibu hamil/menyusui, disabiitas dan lansia, pembayaran secara digital (Qris), pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), menyediakan fasilitas pendaftaran online melalui E-Pasien RSUD Provinsi Sulbar, bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Mamuju untuk memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir, dan memfasilitasi pendaftaran BPJS Kesehatan bagi semua bayi baru lahir.
Selain pada Dinas PTSP dan RSUD regional, terdapat 19 layanan publik pada 19 Perangkat Daerah, antara lain pelayanan adminduk, layanan pengujian dan standarisasi penyewaan alat berat, pemeliharaan jalan dan jembatan, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, pemanfaatan laboratorium Dinas Perdagangan, pelayanan tempat penginapan pada Dinas Perhubungan, pelayanan vaksinasi hewan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan, pengujian Sertifikasi Mutu Barang, dan beberapa layanan lainnya.
Kelima, menekan angka pengangguran dengan melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan melaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan di delapan kejuruan dengan realisasi sebanyak 128 orang peserta pelatihan di UPTD BLK Provinsi Sulbar.
Penyelenggaraan program pemagangan dengan melaksanakan program magang sebanyak 179 orang dilaksanakan dari April sampai dengan September 2024 di 26 perusahaan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada pencari kerja. Pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja dari Mei sampai dengan Agustus telah menempatkan tenaga kerja sebanyak 456 orang di enam kabupaten Provinsi Sulbar.
Berikutnya, melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas tenaga kerja sebanyak 25 orang, pembinaan pengupahan skala provinsi di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dengan total peserta 60 perusahaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial mediator hubungan industrial telah menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dan pemeriksaan di perusahaan sebanyak 24 perusahaan yang dilakukanpemeriksaan dan pembinaan fungsional pengawas ketenagakerjaan.
Keenam, penanganan kemiskinan, tercatat persentase penduduk miskin Sulbar 2024 sebesar 11, 21 persen atau 162,19 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin ekstrem Sulbar 2024 sebesar 1,46 persen Lebih tinggi dibanding nasional 0,83 persen (urutan ke 29 dari 38 provinsi).
Upaya yang telah dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja kolaborasi menangani kemiskinan ekstrem, misalnya pada Dinas Sosial, dilakukan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Tujuh, peningkatan sektor kesehatan dengan melakukan peningkatan layanan dan menargetkan menargetkan akreditasi utama, pendampingan pemberian PMT pada bumil dan balita, menurunnya prevalensi stunting Sulbar dari 35 persen menjadi 30,3 persen pada 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan 2024 melalui pembagian PMT bagi ibu dan balita serta pemberian honor bagi pengelola data di 98 Puskesmas melalui dana APBD Provinsi Sulbar. Selain itu, melakukan imunisasi dasar lengkap dengan target cakupan IDL sampai Juni.
Dalam hal peningkatan Sarpras dan SDM, dilakukan penambahan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Onkologi Radiasi, memperluas jejaring kerja sama dengan Disdukcapil di wilayah Sulbar untuk pembuatan dokumen kependudukan bayi baru lahir, pengadaan alat operasi mata.
Delapan, penyerapan anggaran, Pemprov Sulbar terus memonitoring pelaksanaan serapan APBD khususnya dana transfer ke daerah.
Sembilan, Bahtiar juga fokus pada delapan agenda prioritas, antara lain menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Luber, Jurdin, aman dan damai, penanganan gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan investasi, hilirisasi dan bangun ekosistem ekonomi hijau dan biru.
Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, membangun konektivitas dengan IKN dan wilayah sekitarnya sinergi program pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten) serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial politik, keamanan, dan ketertiban umum.
Terakhir mengenai perizinan, jumlah perizinan yang diterbitkan periode 19 April-23 Agustus 2024 sebanyak 662 dokumen. (***)
