PLUZ.ID, MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provini Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar di Gedung Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (1/10/2024).
Kepala Diskominfo-SP Provinsi Sulbar, Mustari Mula, mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait perihal yang akan dilakukan dalam meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik lingkup Provinsi Sulbar.
Mustari menjelaskan, Provinsi Sulbar pernah mendapatkan predikat Provinsi Informatif pada 2022. Setelah 2023 mengalami penurunan disebabkan untuk mengukur indeks keterbukaan informasi kita tidak lagi fokus pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.
“Sekarang pengukurannya di sejumlah OPD, yang sebelumnya hanya satu OPD,” ujar Mustari.
Untuk itu, dilaksankan rakor untuk mempertemukan seluruh PPID di setiap OPD, sehingga dapat berbenah dan bersama-sama meningkatkaan indeks keterbukaan informasi publik.
“Ke depan tingkat permohonan informasi publik semakin tinggi. Oleh karena itu, saya harap partisipasinya dan terpenting bagaimana kita menyediakan informasi yang sifatnya harus disiapkan secara berkala, dipersiapkan setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Mudah-mudahan Sulbar kembali menjadi provinsi yang informatif,” kata Mustari.
Dalam rakor ini, Mustari juga sebagai narasumber bersama Komisioner Komisi Informasi (KI) RI Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaluddin, Ketua KI Sulbar Periode 2020-2022 Dulhaj Muchtar, dan Ketua KI Sulbar Periode 2022-2024 Andi Fachriady Kusno.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, yang hadir via zoom memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi pelaksanaan Rakor PPID.
Ia berharap, seluruh OPD khususnya PPID yang melekat pada setiap OPD lebih konsen mempersiapkan pelayanan dalam hal ketersediaan informasi publik. Maka hal yang perlu didorong adalah kedisiplinan dan Komitmen PPID di setiap OPD.
“Titik lemah kita kedisiplinan kita atau komitmen yang kuat terhadap kita untuk konsen terhadap itu. Oleh karena itu, PPID di setiap OPD harus menyamakan standar-standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada publik,” ungkapnya. (***)
