search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

9.722 Posyandu Aktif di Sulsel, Pj Gubernur Minta DPMD Beri Kader Pelatihan dan Bimbingan Teknis

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 08 Oktober 2024 12:00
APEL VIRTUAL. Suasana Apel Pagi Virtual lingkup Pemprov Sulsel, Senin (7/10/2024). foto: istimewa
APEL VIRTUAL. Suasana Apel Pagi Virtual lingkup Pemprov Sulsel, Senin (7/10/2024). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulsel berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan Posyandu.

Secara kelembagaan, tanggung jawab penuh terhadap Posyandu berada di bawah pengawasan DPMD Sulsel.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel bertanggung jawab secara kelembagaan terhadap Posyandu,” kata Zudan pada Apel Pagi Virtual, Senin (7/10/2024).

Dengan dukungan dan pengawasan optimal, DPMD Sulsel harus berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program Posyandu yang efektif dan berkelanjutan.

“Posyandu kita harus aktif melakukan penimbangan, pengukuran terhadap balita, termasuk pada ibu-ibu hamil,” ujarnya.

Langkah konkret pembinaan ke Posyandu sangat penting, termasuk memberikan bimbingan teknis. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pembinaan teknis bersama Dinas Kesehatan, misalnya untuk mengevaluasi pemberian makanan tambahan.

“Dari sini DPMD bisa memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Misalnya, puluhan ribu kader bisa dibina melalui Zoom meeting, diberikan pelatihan, harus dibuat metode baru, termasuk informasi sederhana dapat disampaikan. Jangan hanya melatih puluhan kader setahun dengan bertemu langsung,” harapnya.

Plh Kepala DPMD Sulsel, AM Akbar, menyampaikan, jumlah Posyandu aktif di Sulsel mencapai 9.722 unit. Revitalisasi Posyandu dilakukan saat ini, menindaklanjuti hasil Rakornas Posyandu pada Agustus lalu dengan merevisi Surat Keterangan (SK) Tim Pembina Posyandu dan mengintegrasikan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

Selain itu, diharapkan 24 kabupaten/kota dapat mengajukan satu Posyandu sebagai pilot percontohan untuk pengembangan Posyandu di Sulsel.

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola dan kader Posyandu juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan serta pendataan keluarga di masyarakat.

“Untuk teknis pembinaan ke Posyandu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terhadap sasaran kader Posyandu sangat penting,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top