PLUZ.ID, MAKASSAR – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor Urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad tampil dominan pada Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (28/10/2024) malam.

Danny Pomanto menjawab dengan matang pertanyaan dari rivalnya, Andi Sudirman Sulaiman, pada sesi tanya jawab.

Yaitu Itu terkait dengan kondisi kemacetan di wilayah Barombong, tepatnya di Jembatan Barombong, yang terjadi tiap hari.

Andi Sudirman awalnya mempertanyakan kondisi kemacetan di area tersebut. Terkesan ingin menyudutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

“Kalau kita lihat Makassar, ini banyak sekali sebenarnya pembangunan yang mau dibangun dan harus dikerjakan secara kerja sama termasuk misalnya akses-akses dan banyaknya kemacetan,” kata Andi Sudirman.

“Pertanyaan saya, sebenarnya simpel saja. Kemarin kan bagaimana kemudian menggelontorkan anggaran besar, ada Barombong (jembatan) nih. Barombong ini dalam aturan kalau jalannya adalah provinsi, maka jembatannya provinsi. Kebetulan dia (jembatan Barombong) jalan kota, maka jembatannya harus menjadi (otoritas) kota. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala, sehingga itu tidak diselesaikan? Terima kasih,” tanya Andi Sudirman ke Danny Pomanto-Azhar Arsyad melanjutkan.

Pertanyaan itu lantas dijawab tuntas Danny. Baginya, pembangunan jalan tembusan jembatan Barombong (Makassar-Gowa) memang merupakan otoritas Pemkot Makassar.

“Pak Andi Sudirman yang saya muliakan, jembatan itu, betul itu jalan kota. Tapi ini bentang jembatan yang lebih 400 meter itu, menjadi kewajiban pusat, tapi diusulkan lewat provinsi,” ulasnya.

Danny menganggap, pemerintah kota bisa saja membiayai pembangun jembatan Barombong tersebut. Hanya saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak pernah memasukkan usulan jembatan Barombong ke pemerintah pusat untuk dibangun.

“Provinsi tidak pernah masukkan usulan itu, itu masalahnya. Seandainya provinsi bilang tidak usah kasih masuk (usulan), pemerintah kota bisa bikin sendiri,” tuturnya.

“Pemerintah kota ini banyak uangnya, karena kita bisa menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah kota dari Rp500 (miliar), Insya Allah tahun depan Rp2 triliun,” sambungnya.

“Kita bisa biayai itu, biayai, tapi kita tidak mau. Kita menghargai bahwa provinsi itu, adalah bagian koordinator. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, tapi dia sampaikan bahwa itu (Jembatan Barombong) tidak masuk dalam list yang diusulkan pemerintah provinsi,” lanjut Danny mempertegas.

“Seandainya kami dikasih surat untuk Kota Makassar, Insya Allah Kota Makassar akan selesaikan. Banyak uang kok. Kita banyak uang. Kita nggak ada utang,” tambahnya.

“Jadi tungguma’ di provinsi (Gubernur Sulsel), kita selesaikan dan bangun Jembatan Barombong,” tegas Danny yang diambut tepuk tangan para pendukungnga.

Juru Bicara (Jubir) DIA (akronim Danny-Azhar), Asri Tadda, mengutip pernyataan Danny Pomanto pada 2022 lalu, soal rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk membangun Jembatan Barombong.

“Jelas kita melihat di platform media sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah mengusulkan bantuan anggaran Rp350 miliar ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” ucapnya. (***)