PLUZ.ID, TOPOYO – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, melakukan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Petani Budidaya Pisang Cavendish di Mamuju, Selasa (26/11/2024).
Daeng Lili selaku petani penerima KUR berterima kasih atas fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar, sehingga mendapat akses modal untuk mengembangkan pisang cavendish.
“Sejak tiga tahun lalu kami sudah mencoba dan itu berhasil. Dengan adanya program saat ini ditunjang dengan KUR sangat baik, dan itu saya yakin akan berhasil untuk masyarakat ke depan,” katanya.
“Yang menjadi persoalan bagi petani adalah modal, nah sekarang dengan di supportnya modal melalui KUR, Insya Allah akan jalan dan saya yakin itu akan berhasil ke depan,” tambahnya.
Lili mengatakan, untuk pengembangan pisang cavendish telah membuka rawa atau lahan basah, saat ini sudah tercatat 10 hektare di Desa Tobadak.
“Nantinya ke depan akan mirip pertanian cavendish di Thailand, rawa-rawa yang dibuka dan dapat tumpang sari dengan budidaya ikan tawar,” katanya.
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan, telah mendorong budidaya pisang cavendish di Sulbar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Apalagi, saat ini Sulbar tercatat 60 persen usia kerja. Maka perlu upaya serius, karena Indonesia Emas itu, adalah pendapatan Rp15 juta rupiah per bulan.
“Maka untuk mengubah pendapatan masyarakat, dorong masyarakat untuk memproduksi, meningkatkan pendapatan melalui potensi yang dimiliki salah satunya mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya pisang cavendish,” katanya.
Bahtiar juga mengapresiasi dukungan dan Bank Sulselbar, khususnya di Bank Sulselbar di Mamuju Tengah (Mateng) yang lebih awal memberi dukungan kepada masyarakat untuk merealisasikan KUR guna budidaya pisang cavendish.
Bahtiar melanjutkan, untuk 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar juga akan mendorong komoditi lainnya, seperti Durian Musang King.
Hal ini sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan program pemerintah pusat. (***)
