PLUZ.ID, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, akan dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Acara akan diawali dengan serah terima jabatan dengan calon Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, yang juga Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
“Nanti menunggu arahan dari Bapak Presiden gitu, ya, kapan akan dilantik (jadi Kepala BKN),” kata Zudan.
“Karena sedang disiapkan penjabat gubernur yang baru. Karena saya ada tugas baru dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian),” tambahnya.
Zudan mengungkapkan, pelantikan dirinya sebagai Kepala BKN kemungkinan akan dilaksanakan pada pekan pertama Januari 2025.
Ia menegaskan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinya siap ditempatkan di mana saja sesuai arahan.
“Mudah-mudahan di bulan Januari, minggu pertama. Menunggu arahan Bapak Presiden-lah prinsipnya dan Bapak Menteri Dalam Negeri. Kita ikut aja, ikut beliau,” katanya.
Saat ditanya mengenai pengganti Pj Gubernur Sulsel, Zudan menekankan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden dan Mendagri.
Menurutnya, pelantikan dirinya sebagai Kepala BKN menandai akhir masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Sulsel.
“Kalau itu, kan, Pak Presiden dan Pak Mendagri, ya, yang usulkan. Kami staf nggak tahu itu,” katanya.
Adapun, sejumlah legacy yang ditinggalkan Zudan mulai dari gajian tepat waktu tanggal 1 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tepat waktu setiap tanggal 5 dan tanda tangan diperlakukan secara elektronik.
Zudan juga ikut mengajak seluruh stakeholder untuk bersedekah melalui program S3 atau Sedekah Seribu Sehari dan berhasil diterapkan selama tujuh bulan menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel.
Belum cukup sampai disitu, Zudan juga ikut menghidupkan masjid dan musala di seluruh kantor lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel lewat kegiatan Sulsel berdoa dan berzikir dua kali seminggu.
Bahkan, Zudan konsisten menjalankan empat taat di Pemprov Sulsel pertama taat terhadap agama, kedua taat terhadap asas, taat administrasi, dan taat terhadap anggaran.
Keempat taat tersebut, sangat penting dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Sulsel. (***)
