Materi Sri Mulyani di Retret Kepala Daerah, Uji Nurdin Pahami Efisiensi Anggaran Lebih Dalam

PLUZ.ID, MAGELANG – Bupati Bantaeng, M Fathul Fauzy Nurdin, telah mengikuti retret kepala daerah yang telah berjalan selama tiga hari di Akademi Militer Magelang, Jumat, 21-28 Februari 2025.

Kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini, mengaku, meski kegiatan retreat menguras tenaga kepala daerah, tetapi materi-materi yang didapatkan bermanfaat untuk kemajuan suatu daerah.

“Alhamdulillah, berjalan lancar. Meski ada lelahnya tetapi materi-materi yang kita terima sangat luar biasa,” kata Uji Nurdin kepada media, Minggu (23/2/2025).

Kepala daerah termuda se-Sulsel ini, menjelaskan, materi kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bermanfaat. Begitupun materi yang akan disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang membuat kepala daerah antusias.

“Dua materi sangat berkesan. Materi kebangsaan oleh Lemhannas. Dan, yang nantikan materi kedua Ibu Sri Mulyani. Karena bagaimana mensinergikan program daerah dengan program pusat. Termasuk pemahaman lebih dalam terkait efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Uji Nurdin menilai, efisiensi anggaran merupakan hal yang penting. Namun, efisiensi tersebut tidak mengurangi kualitas program priotitas kepala daerah. Mengingat, setiap daerah memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda.

“Efisisensi tentunya sangat penting. Tetapi kami juga di daerah punya program prioritas yang tentunya harus kita laksanakan, karena itu merupakan bagian dari janji politik kami kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai anak muda yang menjadi kepala daerah, bagi Uji Nurdin, retret ini menjadi penting untuk memimpin birokrasi pemerintahan.

“Tantangan anak muda. Karena persepsi biasanya anak muda tidak bisa bekerja di pemerintahan. Jadi memang butuh adaptasi untuk mensinergikan pemikiran kita. Tetapi kami optimis bisa bekerja dengan baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama delapan hari, 21-28 Februari 2025.

Terdapat 450 kepala daerah yang berpartisipasi, sisanya 55 kepala belum bergabung dengan berbagai alasan.

Beragam materi akan ditanamkan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, antikorupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah. (***)