PLUZ.ID, MAKASSAR – Komisi II DPRD Kabupaten Toraja Utara (Torut) melakukan kunjungan konsultasi ke kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/5/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum bagi delegasi DPRD untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi di daerahnya.
Serta berdiskusi dan bertukar informasi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan informasi publik, serta penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan dinas teknis.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Toraja Utara, Yopi Rante Maliku, mengungkapkan harapannya agar pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperbanyak pendidikan serta pelatihan berbasis digital yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Torut.
“Pelatihan dari Komdigi di Toraja Utara, baik itu untuk masyarakat, UMKM dan Ibu-ibu rumah tangga,” ujarnya.
Selain itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan digital atau yang masih menjadi blank spot.
Menurutnya, upaya peningkatan kapasitas dan akses di sektor digital akan menjadi salah satu kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yopi yang diterima langsung Kabid Hubungan Masyarakat (Humas) Diskominfo-SP Sulsel, Fitra, menyatakan, antusiasme dan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam mendukung hal tersebut sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.
“Kami menyambut baik kunjungan dan aspirasi yang disampaikan oleh delegasi DPRD Toraja Utara. Pemprov Sulsel memandang momen ini sebagai langkah strategis untuk semakin memperkokoh sinergi antar-pemerintah,” ujarnya.
“Pemerintah Provinsi Sulsel akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Komdigi, guna mendorong pelatihan dan pendidikan teknologi informasi bagi masyarakat, UMKM, serta kelompok masyarakat lainnya. Kami berkomitmen mendukung program-program yang mengangkat kualitas sumber daya digital demi pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah blank spot,” tambahnya. (***)
