PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang diisi Andi Zulkifly Nanda, setelah dilantik Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makaasar, Rabu (28/5/2025).
Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto, menilai, pelantikan Andi Zulkifly sebagai Sekda definitif Kota Makassar tak hanya menandai berakhirnya kekosongan struktural yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun..
“Ini juga menjadi momen yang krusial bagi arah Pemerintahan Kota Makassar ke depan agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Andi Luhur.
Andi Luhur Prianto. foto: istimewa
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar ini, menilai, pelantikan ini sebagai entry point penting dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mempercepat implementasi kebijakan strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah/Mulia).
“Kekosongan sekda kan membuat kendali dan koordinasi di lingkup Pemkot Makassar berada dalam ketidakpastian, dengan posisi sekda berpindah-pindah tangan dalam status Pj, Plt, hingga Plh. Kini, kehadiran sekda definitif menjadi penanda dimulainya babak baru pemerintahan yang lebih solid dan terarah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, publik kini tak sekadar menanti birokrasi yang berjalan normal, tetapi mendesak agar realisasi janji-janji kampanye segera diakselerasi.
Dalam hal ini, sekda memiliki posisi strategis untuk menerjemahkan visi-misi politik kepala daerah menjadi program yang konkret, realistis, dan terukur.
“Sekda tidak cukup hanya berperan normatif dalam hal penyusunan kebijakan daerah, koordinasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), monitoring-evaluasi dan pembinaan aparatur. Ia harus mampu memimpin konsolidasi birokrasi secara menyeluruh dan mengakhiri polarisasi internal pascapelaksanaan Pilwalkot (Pemilihan Wali Kota),” tambahnya.
Kendati demijian, ia menilai, tak dapat dipungkiri, jabatan sekda memang melalui prosedur berbasis meritokrasi, namun aspek politik tetap menjadi variabel yang tak bisa diabaikan.
Meski demikian, selama sekda dapat menunjukkan kinerja profesional, inklusif, dan mampu menjadi teladan dalam birokrasi, maka dukungan publik akan tetap terjaga.
“Publik hari ini lebih menuntut kinerja nyata daripada narasi. Sekda sebagai pemegang kendali birokrasi harus menunjukkan bahwa ia mampu menyatukan kepentingan, meredam ego sektoral, dan menjadikan birokrasi sebagai alat pelayanan, bukan arena kontestasi,” imbuhnya.
Pelantikan Andi Zulkifly dinilai, menjadi awal yang menentukan, bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai simbol rekonsiliasi dan pembaruan tata kelola pemerintahan kota.
“Dengan latar belakang panjang sebagai birokrat yang memulai karier dari bawah, Andi Zulkifly tepat di posisi itu. Kini, publik menaruh harapan, sekda baru ini mampu menjembatani semua lini, menghapus sekat-sekat kepentingan, dan menggerakkan mesin pemerintahan menuju capaian pembangunan yang lebih optimal,” terangnya
Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, pengisian jabatan sekda ini, tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan strategis, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen terhadap prinsip good governance.
“Sejak awal, proses seleksi terbuka untuk jabatan sekda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan transparan,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, usai Pelantikan Sekda Kota Makassar di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Seluruh tahapan telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan objektif, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi administrasi, penilaian kompetensi, hingga wawancara akhir. Hasil dari proses tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Tim Seleksi (Timsel) yang independen dan profesional.
“Dengan demikian, hasil akhir merupakan cerminan dari penilaian menyeluruh terhadap kompetensi, integritas, dan kapabilitas para calon sekda,” jelas Appi. (***)
