Asisten Pidana Militer Kejati Sulsel Perkuat Sinergi dengan Wali Kota Makassar
PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima kunjungan audiensi Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Kolonel Laut (H) M Asri Arief di Balai Kota Makassar, Rabu (11/6/2025).
Kunjungan ini sekaligus sosialisasi dan koordinasi terkait tugas dan fungsi Bidang Pidana Militer sebagai struktur baru pada Kejaksaan RI.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang bertujuan mempererat hubungan lintas sektor antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya di bidang pidana militer.
“Saya berterima kasih atas kunjungan ini, sebagai bentuk penguatan hubungan lintas sektor. Saat ini kami sedang melakukan penataan birokrasi, dan perlu adanya kesamaan persepsi agar upaya tersebut menjadi satu kesatuan,” ungkap Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.
Ia menegaskan, pentingnya membangun kolaborasi dengan semua pihak dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat.
“Kami ingin menjalin kerja sama yang baik untuk mencegah potensi kriminalitas dan gejolak sosial di masyarakat. Peran aparat penegak hukum, termasuk pengadilan militer, sangat kami harapkan dalam mengawal proses pembangunan di Kota Makassar,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Appi juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban kota, termasuk soal kebersihan dan penertiban parkir liar yang kerap menjadi sumber gangguan ketertiban umum.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel dalam mendukung pembangunan yang aman, tertib,” harapnya.
Sementara, Kolonel Laut M Asri Arief menegaskan, kunjungan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum militer dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
“Kunjungan kami ini adalah bentuk silaturahmi, sekaligus wujud komitmen untuk memperkokoh sinergi bersama Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.
Ia menambahkan, menjaga kedaulatan negara dan mendukung program pemerintah adalah bagian dari tugas bersama yang harus dilakukan secara terpadu lintas sektor. (***)