Makassar Disiapkan Jadi Kota Percontohan Nasional Sistem Merit Pemerintahan

PLUZ.ID, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah/Aliyah) berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategis terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.

Wali Kota Munafri hadir langsung memimpin delegasi yang turut diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Nurlina Zubair.

“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin usai pertemuan.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar memiliki tekad kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.

Lanjutnya, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.

“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar ini.

Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama, yaitu kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.

Appi menjelaskan, reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.

Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.

“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar bisa berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.

Komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari BKN. Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi pilot project nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.

Hal ini diungkapkan Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta.

“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah, hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung Wali Kota ( Pak Munafri),” jelasnya.

“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.

Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan pemetaan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.

“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah, Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.

Lebih jauh, ia menjelaskan, sistem merit bukan sekadar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan tools strategis untuk memahami kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) ASN secara menyeluruh.

Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih selektif dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.

Sistem merit ini, jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.

“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.

Menurutnya, apa yang saat ini diperjuangkan Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.

Bahkan, BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, tapi BKN secara khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil konkret,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng Ahli Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital, Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.

Sementara, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar.

Ia menekankan, pentingnya konsistensi dan integritas dalam implementasi merit system agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (***)