PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Rakor ini digelar Kementerian Dalam Negeri dengan agenda membahas perkembangan situasi terkini serta strategi pengendalian inflasi 2025.
Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kegiatan ini, menjadi forum koordinasi lintas daerah dan pusat dalam menyikapi dinamika harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi nasional.
Wali Kota Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kami di Makassar akan memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar bila diperlukan, agar masyarakat tetap terlindungi dari gejolak harga,” ujar Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin.
Appi menambahkan, Pemkot Makassar melalui TPID akan memaksimalkan program-program strategis, termasuk operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi distribusi pangan.
“Fokus utama kita adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang wajar,” tegasnya.
“Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga target inflasi 2025 tetap terkendali sesuai sasaran pembangunan nasional,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Mendagri Tito menyampaikan kondisi inflasi nasional terkini dalam Rapat TPID ini.
Tito menegaskan, laju inflasi pada Agustus 2025 menunjukkan tren positif dengan angka 2,31 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 2,37 persen.
“Angka ini cukup baik, yang mencatat minus 0,08 persen. Faktor utamanya adalah terkendalinya sektor pangan, minuman, dan makanan berkat ketersediaan yang cukup serta intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan langkah lainnya,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi dasar evaluasi dalam rapat inflasi rutin.
Namun, rapat kali ini dipercepat untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang sebelumnya disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran kementerian dan kepala daerah.
Meski secara umum inflasi terkendali, Tito mengingatkan masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Hal ini akan kita bahas lebih detail dalam rapat bersama TPID dan pemerintah daerah, agar strategi pengendalian inflasi tetap efektif di seluruh wilayah,” jelasnya.
Sedangkan, Menko Zulkifli menegaskan, produksi pangan nasional 2025 diperkirakan surplus hingga 3 juta ton.
Menurutnya, hingga September produksi beras telah mencapai lebih dari 28 juta ton, dengan tambahan sekitar 2,6 juta ton di Oktober.
“Sampai akhir tahun total produksi diperkirakan mencapai 33,5 juta ton, sementara kebutuhan hanya sekitar 30 juta ton. Artinya kita akan surplus sekitar 3 juta ton,” ujarnya.
Ia menegaskan, 2025 ini pemerintah tidak lagi melakukan impor beras. Tahun lalu impor masih cukup besar, sekitar 3,8 juta ton.
“Tapi tahun ini merahnya hilang, artinya tidak ada impor lagi. Stok kita kuat hampir 3,9 juta ton, ditopang keberhasilan Bulog menyerap produksi dalam negeri,” jelasnya.
Zulkifli mengakui, harga beras di pasar mengalami penyesuaian. Harga eceran yang semula Rp12.500 per kilogram, kini ditetapkan menjadi Rp13.500 per kilogram.
Hal itu terkait kenaikan harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp6.500 per kilogram.
“Kalau harga gabah sudah Rp6.500, tentu tidak mungkin beras dijual Rp12.000. Penyesuaian harga ini penting agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” terangnya.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada lebih dari 18,3 juta warga miskin dan miskin ekstrem, dengan nilai Rp10.000 per bulan selama dua bulan.
Selain itu, Bulog menyiapkan program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual lebih murah, Rp12.500 per kilogram, agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjangkau.
“Percepatan penyaluran SPHP harus dilakukan, terutama di pasar tradisional. Pemerintah daerah saya minta aktif berkoordinasi dengan Bulog di kabupaten maupun provinsi,” tegasnya.
Selain itu, Zulkifli menyampaikan adanya arahan presiden berupa Inpres baru terkait percepatan pembangunan kawasan pangan.
Program ini mencakup pengembangan sawah, infrastruktur irigasi, hingga ketahanan energi untuk mendukung produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
“Dengan instruksi presiden terbaru, percepatan pembangunan kawasan pangan ini akan segera direalisasikan,” tutupnya. (***)
