PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan penyesuaian APBD Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pada program-program prioritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan, meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau.
Sejumlah program strategis lainnya, seperti Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga dipastikan tetap berjalan.
Hal itu, disampaikan Wali Kota Munafri menanggapi secara rinci pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Melalui rapat paripurna virtual, Rabu (3/9/2025), dari Kantor Balai Kota Makassar, Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, memaparkan alasan penyesuaian anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp5,384 triliun lebih pada APBD Pokok 2025, kini disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun lebih. Artinya, terdapat penurunan sebesar Rp485 miliar atau 9,02 persen.
Menurutnya, koreksi target dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I 2025 serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.
“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur,” katanya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,76 miliar (12,35 pesen). Penurunan ini dipicu kebijakan subsidi listrik 50 persen pemerintah pusat yang mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
Lanjutnya, penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas.
Pendapatan transfer, terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun atau turun Rp179,13 miliar (6,18 persen).
“Penyebabnya berasal dari pengurangan komponen bagi hasil pajak berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Meski demikian, Pemkot Makassar berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Koreksi pendapatan otomatis berdampak pada sisi belanja. Appi menyebutkan, belanja daerah pada APBD Perubahan 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun lebih dari sebelumnya Rp5,684 triliun lebih. Artinya, terdapat pengurangan Rp555 miliar lebih.
Selain itu, belanja operasi turun tipis Rp28,82 miliar (0,69 persen) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada belanja pendukung yang tidak memengaruhi langsung capaian program.
Kemudian, belanja modal turun signifikan Rp496,83 miliar (33,64 persen) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program terdampak, antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik.
“Dan, pembangunan kawasan Karebosi, dan proyek infrastruktur lain yang diperkirakan sulit selesai hingga akhir 2025,” ungkap politisi Golkar itu.
Begitu pun belanja tak terduga, dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar atau berkurang 75 persen, dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan darurat dan bencana.
Langkah efisiensi ini, sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.
“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Wali Kota Makassar menegaskan, pengurangan belanja tidak mengurangi fokus Pemkot pada 10 program prioritas, yaitu perencanaan stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, seragam sekolah gratis, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25 persen akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sementara, Pemkot Makassar tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal pada BUMD.
Fokus diarahkan pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar pemberian modal agar lebih produktif di tahun mendatang.
Di akhir penjelasannya, Appi menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD Makassar.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya. (***)
