search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pemkot Makassar Siapkan Solusi Atasi Kemacetan di Jembatan Barombong

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 04 November 2025 18:44
PENINJAUAN. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan Barombong yang baru, Selasa (4/11/2025). foto: istimewa
PENINJAUAN. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan Barombong yang baru, Selasa (4/11/2025). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar ini, menjadi momok bagi para pengendara, karena padat dan sempitnya akses jembatan yang hanya memiliki lebar sekitar enam meter.

Namun kini, Pemkot Makassar mengambil langkah nyata. Wali Kota Munafri turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, yang baru menjabat belum genap sembilan bulan, tak tinggal diam. Ia bergerak cepat mencari solusi agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar.

Pada Selasa (4/11/2025), Appi yang turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pejabat terkait, diantaranya Sekda Kota Makassar, Camat Tamalate, Kepala Dinas Pertanahan, dan Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri.

Jembatan Barombong sendiri memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar enam meter, dilalui ribuan kendaraan setiap harinya.

Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi, kapasitasnya diperkirakan akan lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka.

Langkah cepat ini menjadi bukti komitmen Appi menghadirkan solusi nyata atas persoalan klasik warga, sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah terus terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.

“Hari ini kami melihat ini lokasi, untuk memastikan langkah percepatan perencanaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan penghubung yang telah lama menjadi titik macet,” jelasnya.

Dalam kunjungan itu, Appi menegaskan, Pemkot Makassar menyiapkan langkah strategis dengan rencana pembebasan lahan di sekitar jembatan tersebut.

Upaya ini merupakan bentuk koordinasi intensif dengan Balai dan pihak pengembang PT GMTD Tbk. Ini menjadi jembatan baru atau kembar nantinya.

Selain itu, Pemkot Makassar akan fokus pada proses pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Appi berharap, proyek tersebut dapat segera terealisasi, mengingat kemacetan di kawasan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan dari Makassar menuju Gowa-Takalar maupun sebaliknya.

“Mudah-mudahan ini bisa cepat terealisasi, sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurai kemacetan yang ada di tempat ini,” lanjutnya.

Appi menjelaskan, skema kerja sama dalam proyek tersebut, dimana Pemkot Makassar akan menangani pembebasan lahan untuk landasan jembatan, sementara pembangunan fisik jembatan akan dilakukan Pemprov Sulsel dan Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Sulsel.

“Pembangunannya kita bagi dua. Rencananya Balai dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang jembatannya, sedangkan kita dari Pemkot Makassar yang membebaskan lahan untuk landasannya,” terang Appi.

Langkah cepat Wali Kota Makassar ini, menjadi bagian dari komitmennya menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan mobilitas perkotaan.

Sekaligus memperkuat konektivitas antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa-Kabupaten Takalar yang semakin tumbuh sebagai koridor ekonomi strategis di wilayah Selatan Sulsel.

Ketika ditanya mengenai target pelaksanaan, Appi menegaskan, proses pembahasan terus berjalan dan diharapkan bisa segera dimulai awal 2026.

“Mudah-mudahan secepatnya ini bisa kita laksanakan bersama pihak Pemprov Sulsel dan GMTD serta Balai,” pungkasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top