PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di hadapan jajaran perangkat daerah menegaskan, 2026 menjadi momentum penting sekaligus tahun pembuktian bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar.

Seluruh program dan kegiatan yang dirancang tidak lagi sekadar memenuhi rutinitas anggaran, tetapi harus benar-benar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

Penegasan tersebut menjadi penanda arah pembangunan Kota Makassar memasuki fase yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berbasis kebutuhan riil warga.

Wali Kota Munafri menegaskan, seluruh program dan kegiatan pemerintah kota harus selaras dengan RPJMD, dan tidak lagi berhenti pada kegiatan simbolik maupun seremonial belaka.

“Penegasan ini saya sampaikan, kepada jajaran perangkat daerah atau OPD sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan kinerja pemerintahan ke depan,” jelas Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, keselarasan program dengan RPJMD merupakan basic point yang terus ia sampaikan kepada seluruh OPD.

Ia menekankan, tidak boleh lagi ada kegiatan yang sekadar menghadirkan acara, seremonial, atau formalitas kehadiran pimpinan, lalu dianggap selesai tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak ada lagi program simbolik, bukan cuma bikin acara di mana-mana, lalu kalau Wali Kota atau Wakil Wali Kota datang, memukul gong, ketawa-ketawa, lalu pulang, dianggap aman. Bukan begitu. Pertanyaannya harus selalu what next,” tegasnya.

Ia mengingatkan, setiap program harus memiliki kejelasan lanjutan, apakah program tersebut benar-benar terdeliver, sampai pada sasaran, dan menjawab cita-cita pembangunan Kota Makassar.

Wali kota juga menekankan pentingnya turun langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengakuan dan pengalaman langsung masyarakat.

“Tidak susah sebenarnya, tugas ta tanya ke masyarakat. Program sosial sudah jalan atau belum? Stunting turun atau tidak? Keluarga berencana bagaimana? Forum lintas agama bagaimana? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” imbuh Appi.

Ia mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak memposisikan diri lebih tinggi dari masyarakat.

Menurutnya, ketika berada terlalu di atas, pemerintah akan sulit melihat persoalan riil yang terjadi di lapangan.

“Kalau kita sejajarkan diri dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Appi menekankan pada persoalan pertanahan yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

Ia meminta, agar masalah tersebut dibenahi secara bertahap, tanpa reaksi emosional, melainkan dengan pendekatan yang solutif dan berkesinambungan.

“Jangan ketika masyarakat mengeluh soal pertanahan, kita malah marah duluan. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” katanya.

Oleh sebab itu, Appi menegaskan, akhir tahun 2025 menjadi fase krusial dalam membangun pondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menekankan, seluruh jajaran Pemkot Makassar harus memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang kuat untuk bergerak dalam satu ritme.

“Ini harus kita camkan dan simpan di kepala kita. Sejak awal saya sampaikan bahwa forum ini memastikan organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2025. Ini menjadi dasar landasan kita,” tegasnya.

Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, serta tidak sejalan dengan arah kepemimpinan yang telah ditetapkan.

“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, tidak mau ikut alunan yang saya sama ibu Aliyah mainkan sebagai satu kesatuan, silakan datang menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya dengan tegas.

“Dari sini kita bisa menilai keseriusan, kesiapan, dan keselarasan. Intinya satu kata, kerja sama dan kolaborasi,” lanjutnya.

Menurut orang nomor satu Kota Makassar ini, 2025 merupakan tahun pondasi dalam masa transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan beberapa bulan harus dipahami sebagai kerangka awal untuk melihat apa saja yang perlu dibenahi ke depan.

Dalam arahannya, Appi menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak membutuhkan laporan yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS).

“Saya ingin kejujuran, saya tidak butuh laporan-laporan ABS. Saya butuh kebenaran, tell me the truth the way you know the truth,” tuturnya.

Appi menegaskan, muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman langsung saat mengakses layanan.

Ia juga menekankan, keberhasilan birokrasi diukur dari kemudahan dan kenyamanan warga dalam berinteraksi dengan pemerintah.

Diakui, adanya warga yang bersikap emosional atau sulit, namun hal tersebut tidak boleh dibalas dengan pelayanan yang tidak profesional.

Ia mendorong adanya pelatihan khusus bagi petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dan berempati.

“Pelayanan itu direct touch dengan masyarakat. Orang yang di depan meja layanan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.

Appi menyebutkan persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni proses yang berbelit-belit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tidak jelas. Menurutnya, praktik-praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi.

“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya. Orang punya urusan lain, bukan hanya mengurus ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan soal praktik biaya layanan yang tidak transparan dan berjenjang, yang menurutnya mencederai kepercayaan publik.

“Kalau warga masih bingung dan lelah mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” ungkapnya.

Masuk ke internal birokrasi, Appi menegaskan, birokrasi Pemkot Makassar harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai, menurutnya, bukan sekadar pelaksana prosedur, dan Kepala OPD bukan hanya administrator anggaran.

Ia menegaskan, butuh kecepatan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cepat tapi tidak tepat itu salah, lambat juga salah.

Ia juga mengkritisi kuatnya ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih kerap terjadi.

Dalam penutup arahannya, Wali Kota Makassar menyampaikan pesan tegas kepada seluruh OPD agar tidak hanya pandai menjelaskan kendala, tetapi mampu menghadirkan solusi.

“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” tegasnya.

“Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” tambahnya.

Politisi Golkar ini, ia memastikan, mulai akhir 2025, budaya kerja birokrasi Pemkot Makassar harus berubah secara mendasar.

Sehingga pada 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar.

Sebagai tindak lanjut semua arahan, Wali Kota menyampaikan pesan kunci kepada seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun dimana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Tapi ini tidak bisa hanya di mulut, harus turun langsung,” seruan Appi.

“Makassar tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Ia menambahkan, dirinya bersama Wakil Wali Kota akan berperan sebagai penggerak utama. Mulai tahun depan, sistem Keterbukaan Informasi Publik (KPI) bulanan akan diberlakukan untuk memantau kinerja OPD.

Selain itu, sebuah mekanisme kerja terpusat akan dibangun untuk merangkum data, mendistribusikan persoalan, serta memastikan program prioritas benar-benar terdeliver hingga ke masyarakat.

“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan dampaknya dan memberikan penilaian yang baik atas apa yang kita lakukan,” sebut Appi. (***)