PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Seminar Akhir Penelitian Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Rapat Latimojong, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/12/2025).
Kegiatan ini mengangkat tema ‘Evaluasi Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan’ sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola manajemen kinerja ASN berbasis sistem merit.
Seminar akhir penelitian secara resmi dibuka Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Andy.
Dalam sambutannya, ia menegaskan, pentingnya hasil penelitian sebagai landasan objektif dalam penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurutnya, kebijakan TPP harus dirancang dan diimplementasikan secara adil, terukur, serta benar-benar mencerminkan capaian kinerja aparatur.
“Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai harus benar-benar berbasis kinerja dan terukur. Melalui seminar akhir ini, kami berharap rekomendasi penelitian dapat menjadi rujukan strategis dalam penyempurnaan kebijakan TPP agar lebih adil, akuntabel, dan berdampak nyata pada peningkatan kinerja ASN,” ujarnya.
Seminar ini menghadirkan Agussalim sebagai narasumber utama, serta diikuti perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Organisasi, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel.
Turut hadir pula tim peneliti, pejabat fungsional, serta pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
Seminar akhir penelitian merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian evaluatif yang bertujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan TPP, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan profesionalisme ASN, serta kesesuaiannya dengan prinsip manajemen kinerja dan sistem merit.
Dalam forum ini, hasil penelitian dipaparkan dan dibahas secara komprehensif, mencakup aspek regulasi, mekanisme penilaian kinerja, keterkaitan antara TPP dan capaian kinerja individu maupun organisasi, serta berbagai tantangan implementasi kebijakan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap, rekomendasi penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam penyempurnaan kebijakan TPP ke depan, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan ASN, tetapi juga sebagai alat pengungkit peningkatan kinerja yang terukur, adil, dan berkelanjutan.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas. (***)
