PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (9/5/2026).
Dalam sambutannya, Jufri menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan rakernas tersebut.
Menurutnya, forum nasional itu menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, industri perbankan daerah, dan serikat pekerja di tengah perubahan sektor keuangan yang terus berkembang.
“Kegiatan ini sangat tepat dan strategis, bukan saja bagi pengurus organisasi Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia dalam membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga bagi pekerja dan buruh secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Jufri menilai, dunia perbankan saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat percepatan transformasi industri dan digitalisasi layanan keuangan.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diantisipasi secara bijak agar tidak mengabaikan aspek ketenagakerjaan.
Transformasi digital perbankan daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing Bank Pembangunan Daerah di tengah perubahan perilaku layanan keuangan nasional yang semakin berbasis teknologi.
“Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita harus menyadari bahwa transformasi ini berdampak langsung pada struktur ketenagakerjaan dan keberlanjutan tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu, kehadiran forum ini sangat tepat untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan yang semakin kompleks,” katanya.
Jufri menegaskan, peran FSP BPD SI sangat penting sebagai jembatan dalam menjaga keseimbangan antara akselerasi bisnis perbankan dan pemenuhan hak-hak pekerja.
“Kita memerlukan penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan agar setiap langkah transformasi perbankan tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia di dalamnya,” ucap Jufri.
Pada kesempatan itu, Jufri juga memaparkan kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif pada awal 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, jumlah penduduk bekerja di Sulsel mencapai 4,7 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 4,9 juta orang.
“Syukur Alhamdulillah, pada kuartal pertama tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di atas angka nasional dan berimplikasi langsung terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka,” ungkapnya.
Ekonomi Sulsel tercatat tumbuh sebesar 6,88 persen secara year on year pada Triwulan I-2026, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp191,28 triliun.
Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi Sulsel sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia, termasuk dalam sektor jasa keuangan dan investasi daerah.
Jufri mengatakan, tren ketenagakerjaan Sulsel terus menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Penyerapan tenaga kerja meningkat dengan jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 5 juta orang serta terciptanya 170 ribu lapangan kerja baru pada Februari 2026.
Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 128.684 perusahaan.
“Beban dan tanggung jawab kita dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial tentu tidaklah ringan,” katanya.
Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja, Pemprov Sulsel telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2026 menjadi Rp3.921.088,79.
Angka tersebut naik sebesar 7,21 persen atau Rp263.561,42 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan tersebut diambil melalui Rapat Dewan Pengupahan dan telah disesuaikan dengan angka kebutuhan hidup layak di Sulawesi Selatan,” ujar Jufri.
Kenaikan UMP itu juga diarahkan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Sejalan dengan tema Hari Buruh 2026 ‘Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja’, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai fasilitator yang adil dalam menjaga hubungan industrial.
Menurutnya, penguatan sektor perbankan daerah memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
“Saya berharap Rakernas ini dapat melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Teruslah menjaga semangat profesionalisme dan integritas. Mari kita buktikan bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha atau manajemen BPD, dan serikat pekerja, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pelayanan publik yang semakin prima,” pungkasnya.
Rakernas tersebut merupakan forum strategis tahunan yang berfokus pada penguatan solidaritas antarserikat pekerja BPD se-Indonesia serta perjuangan hak dan kesejahteraan pekerja, melanjutkan agenda serupa yang sebelumnya digelar di Bali.
Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah memperkuat sinergi serikat pekerja BPD di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan profesionalisme di lingkungan Bank Pembangunan Daerah.
Turut hadir dalam kegiatan itu Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan RI Indra, Anggota Komisi III DPR RI, Kepala OJK Sulselbar Ahmad Murad, Direktur Utama PT Bank Sulselbar Yulis Suandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas, serta Presiden FSP BPD SI Alex Sandra. (***)
