IKAFE Unhas Keluarkan Seruan Bulungan, Waspadai Bahaya Drifting Economy

PLUZ.ID, JAKARTA – Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (IKAFE)
Universitas Hasanuddin (Unhas) menyikapi kondisi perekonomian negara saat ini.

Melalui diskusi Pengurus Pusat IKAFE Unhas di Kawasan Bulungan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026), IKAFE Unhas mengeluarkan Seruan Bulungan sebagai rangkuman dan suara keprihatinan atas kondisi perekonomian negara saat ini.

Dimana ‘diagnosis ekonomi’ Indonesia saat ini menunjukkan, perekonomian nasional sedang menghadapi persoalan struktural yang semakin kompleks.

Jika dianalogikan sebagai seorang pasien, Indonesia masih memiliki organ-organ vital yang bekerja: inflasi relatif terkendali, sistem keuangan masih berjalan, dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya lumpuh.

Namun, di balik stabilitas permukaan tersebut, tersimpan ‘komplikasi kronis’ yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan jangka pendek, stimulus sesaat, atau narasi optimisme semata.

Seruan Bulungan adalah suara jernih anak bangsa, yang kebetulan pernah sama-sama mengecap pendidikan tinggi Fakultas Ekonomi Unhas. Orang-orang yang mencintai bangsa ini tanpa reserve, tanpa interest dan tanpa kebencian.

Pada diskusi ini, IKAFE Unhas mempersatukan para alumninya kembali, ada yang jadi akademisi justru dari kampus-kampus ternama di Jakarta, Surabaya, Bandung. Ada yang profesor, doktor, direktur dan CEO perusahan ternama, enterprenuer, posisi penting di berbagai lembaga keuangan, direktur perusahaan asing, pelaku dunia usaha dan pemerintahan, dan ada juga ibu rumah tangga, posisi terhormat dalam masyarakat madani.

Seruan Bulungan lahir dari berbagai perspektif, dan kejernihan melihat permasalahan bangsa saat ini.

“IKAFE Unhas ingin berkontribusi, mengingatkan kepada pemangku kepentingan, agar kita semua terhindar dari kondisi mengerikan. Semacam morning call, alarm bahaya sudah berbunyi,” kata Hendra Noor Saleh Ketua Umum IKAFE Unhas bersama Prof Rahma Gafmi, Andi M Sadat, Ira Jusuf, Supriadi Syarif, Titien Syukur, Ryan Saputra Alam, Andhi Hasrul Hasanuddin, dan banyak lagi yang berkontribusi menyusun ‘Seruan Bulungan’ ini.

Fenomena akhir-akhir ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks stabilitas. Selama dua dekade terakhir, Indonesia berhasil membangun fondasi makroekonomi yang relatif kokoh melalui pengendalian inflasi, disiplin fiskal, stabilitas nilai tukar, dan penguatan sektor perbankan.

Akan tetapi, stabilitas mulai menunjukkan keterbatasannya dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih progresif.

Benteng stabilitas perlahan berubah menjadi ‘sangkar’ yang membatasi akselerasi produktivitas, inovasi, industrialisasi, dan daya saing nasional.

Fondasi yang kuat tanpa diikuti bangunan ekonomi yang produktif hanya akan menghasilkan ruang kosong.

Artinya, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjaga stabilitas, melainkan bagaimana mentransformasikan stabilitas menjadi energi penggerak ekonomi yang mampu menciptakan produktivitas tinggi, lapangan kerja berkualitas, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam bentuk paling mendasar, kesehatan makroekonomi suatu negara bertumpu pada sejumlah fundamental yang saling terkait, yaitu:
1. pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas;
2. stabilitas harga yang kredibel;
3. disiplin fiskal yang menjaga ruang pembangunan;
4. sistem dan pasar keuangan yang tangguh;
5. neraca pembayaran yang terkendali; serta
6. institusi yang dipercaya publik dan mampu membentuk ekspektasi ekonomi secara positif.
Masalah utama Indonesia saat ini bukan semata-mata terletak pada lemahnya satu indikator tertentu, melainkan pada belum terintegrasinya berbagai fondasi secara optimal. Tanpa sinkronisasi yang kuat, indikator makroekonomi hanya akan menjadi ‘kosmetik ekonomi’: terlihat indah di atas kertas, tetapi tidak
sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ekonomi yang benar-benar transformatif memerlukan setidaknya tiga bentuk integrasi utama:
7. Integrasi Horizontal
Kemampuan menghubungkan sektor hulu berbasis komoditas dengan sektor hilir berbasis manufaktur dan industri bernilai tambah.
8. Integrasi Vertikal
Sinkronisasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar stabilitas suku bunga, nilai tukar, dan pembangunan nasional dapat bergerak searah tanpa saling melemahkan.
9. Integrasi Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas SDM agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka Produk Domestik Bruto
(PDB), tetapi benar-benar menghasilkan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Hari ini Indonesia masih berada pada tahap stabilitas yang belum sepenuhnya ditopang oleh fondasi ekonomi yang saling menguatkan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memang relatif terkendali, tetapi ruang fiskal semakin tertekan akibat lemahnya mobilisasi penerimaan negara dan meningkatnya beban utang.
Pada saat yang sama, stabilitas keuangan semakin bergantung pada suku bunga tinggi, intervensi kebijakan, dan sentimen investor.
Tekanan Fiskal dan Ancaman Kerentanan Ekonomi
Disiplin fiskal Indonesia sejatinya memiliki sisi positif. Batas defisit yang diatur undang-undang berhasil
menahan ekspansi fiskal berlebihan, sementara rasio utang pemerintah masih tergolong moderat
dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.
Namun di balik itu, struktur fiskal nasional menghadapi tekanan yang semakin berat.
Penerimaan negara cenderung melemah.
Rigiditas belanja membatasi fleksibilitas realokasi anggaran.
Subsidi dan berbagai program populis terus menggerus ruang fiskal produktif.
Akibatnya, negara mengelola anggaran dalam jumlah besar, tetapi tidak selalu secara strategis dan efisien.
Belanja publik belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan efek pengganda
ekonomi jangka panjang seperti industrialisasi, pendidikan berkualitas, inovasi teknologi, dan peningkatan
produktivitas nasional.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran: Indonesia sedang berada dalam fase drifting economy—yakni
situasi ketika ekonomi tidak mengalami keruntuhan langsung, tetapi bergerak tanpa arah transformasi yang
jelas.
Situasi seperti ini sangat berbahaya karena secara perlahan dapat: – menggerus kepercayaan publik; – melemahkan daya tahan ekonomi nasional; – serta meningkatkan risiko instabilitas sosial dan politik di masa depan.
Jika berbagai persoalan struktural tersebut tidak ditangani secara cepat, jujur, dan tepat sasaran, maka
ancaman krisis kepercayaan dapat berkembang menjadi gejolak yang lebih serius. Sejarah Indonesia
menunjukkan bahwa kombinasi tekanan ekonomi, melemahnya legitimasi publik, dan ketidakpastian politik
pernah memicu instabilitas besar sebagaimana terjadi pada krisis 1997–1998.
Indikator-Indikator yang Meningkatkan Kekhawatiran
Sejumlah indikator ekonomi terkini menunjukkan sinyal yang patut dicermati secara serius.
10. Tekanan Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar rupiah mengalami tekanan kuat hingga menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS pada Mei
2026, bahkan melampaui level terburuk pada masa krisis 1998 maupun awal pandemi COVID-19.
Pelemahan ini tidak hanya mencerminkan tekanan global, tetapi juga meningkatnya kerentanan domestik
terhadap sentimen pasar.
11. Kenaikan Harga Energi
Harga energi dan bahan bakar nonsubsidi meningkat tajam. Ironisnya, lonjakan harga terjadi di negara yang
kaya sumber daya energi, menunjukkan masih lemahnya efisiensi tata kelola energi nasional. Sebagai gambaran, Pertamax Turbo sempat menembus Rp20.000 per liter, sementara Pertamina Dex mencapai kisaran Rp24.000 hingga Rp29.100 per liter di sejumlah wilayah.
12. Pelemahan Sektor Manufaktur
Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang sebelumnya menguat mulai turun tajam ke level 50,1
pada Maret 2026 dan masuk zona kontraksi pada April 2026 di level 49,1. Secara teoritis maupun praktis,
kontraksi PMI menunjukkan melambatnya ekspansi industri dan meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan.
13. Stagnasi Daya Beli
Persoalan utama saat ini bukan hiperinflasi, melainkan stagnasi daya beli masyarakat yang bertemu dengan
tingginya biaya pinjaman. Situasi ini memberi tekanan besar bagi kelas menengah yang selama ini menjadi
tulang punggung konsumsi domestik.
14. Pertumbuhan yang Bergantung pada Fiskal
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen dinilai lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, termasuk
program MBG dan pembangunan sektor konstruksi, dibandingkan pertumbuhan sektor riil yang kuat dan mandiri.
15. Ekspansi Program Berbasis Anggaran Besar
Program-program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai menyerap anggaran dalam skala sangat
besar tanpa diiringi sinyal penguatan disiplin fiskal secara memadai.
16. Beban Utang dan Pembayaran Bunga
Meskipun rasio utang masih terkendali, tren kenaikan pembayaran bunga utang menjadi peringatan serius karena berpotensi mempersempit ruang belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Seruan untuk Reformasi dan Kepemimpinan yang Kredibel
Berangkat dari kondisi tersebut, IKAFE Unhas menyerukan kepada seluruh pemegang amanah
pengelolaan negara untuk memiliki keberanian politik dan kejujuran intelektual dalam membaca kondisi
ekonomi nasional.
Komunikasi publik harus berbasis data dan realitas, bukan sekadar narasi optimisme yang
menyederhanakan masalah. Budaya Asal Bapak Senang (ABS) harus dihentikan karena hanya akan
memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan publik.
Indonesia membutuhkan tata kelola ekonomi yang lebih berbasis: – meritokrasi; – kompetensi; – integritas; – serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi.
Negeri ini memiliki banyak sumber daya manusia unggul—baik akademisi, profesional, teknokrat, pelaku
usaha, maupun tokoh masyarakat—yang dapat berkontribusi memperkuat arah pembangunan nasional
apabila diberikan ruang yang objektif dan inklusif.
Kesimpulan: Dari Stabilitas Menuju Transformasi
Untuk memperkuat meritokrasi dan mewujudkan tata kelola negara yang lebih baik (good governance),
Indonesia memerlukan transformasi sistemik melalui reformasi sumber daya manusia, regulasi, budaya
birokrasi, dan budaya politik.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:
17. menghadirkan kepemimpinan yang inklusif, kompeten, dan independen;
18. memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil;
19. melakukan kalibrasi ulang prioritas anggaran demi menjaga stabilitas moneter dan ketahanan ekonomi
nasional;
20. memastikan program-program strategis dijalankan secara selektif, transparan, dan terukur;
21. memperkuat dedikasi pelayanan publik dari seluruh elemen teknokrat maupun aparat negara.
Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi, tetapi memastikan
bahwa stabilitas mampu menjadi energi penggerak transformasi nasional.
Sebab tanpa transformasi yang produktif, stabilitas hanya akan menjadi angka-angka indah di atas kertas—
namun rapuh menghadapi tekanan perubahan zaman. (***)