PLUZ.ID, MAKASSAR – Upaya mempercepat penurunan angka stunting di Sulael membutuhkan kerja bersama yang lebih terintegrasi.
Tidak cukup hanya melalui edukasi dan sosialisasi, tetapi juga harus dibarengi intervensi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga berisiko stunting.
Stunting masih menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan produktivitas generasi mendatang.
Oleh karena itu, percepatan penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi penekanan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulsel Fatmawati di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel.
Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel yang baru, serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan BKKBN bersama mitra pentahelix dalam pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati Rusdi menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Namun bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi pemenuhan gizi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, Fatmawati mendorong agar seluruh program penanganan stunting diarahkan berdasarkan data yang akurat melalui pendekatan by name by address sehingga bantuan maupun intervensi dapat diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Fatmawati mengusulkan agar Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting diperkuat dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah, hingga komunitas sosial.
Menurutnya, pengalaman selama berkecimpung di pemerintahan, termasuk di Kota Makassar menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Selain penanganan anak stunting, Fatmawati menilai upaya pencegahan harus terus diperkuat melalui edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan keluarga muda agar risiko stunting dapat ditekan sejak awal.
Pencegahan sejak masa remaja dan sebelum kehamilan dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai stunting antargenerasi.
Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting Sulawesi Selatan tercatat 23,3 persen, turun dari 27,4 persen pada 2023. Namun angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 19,8 persen.
Angka tersebut menunjukkan upaya percepatan penurunan stunting masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Sementara Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulsel, Fatmawati, menjelaskan, sebagian besar program BKKBN saat ini berfokus pada aspek pencegahan.
Melalui Program Bangga Kencana, BKKBN terus mengedukasi masyarakat mengenai perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta konsep 4T, yakni tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat jarak kelahiran, dan tidak terlalu banyak melahirkan.
Selain itu, BKKBN juga memperkuat edukasi melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Kampung Keluarga Berkualitas, serta pendampingan keluarga berisiko stunting di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan berbagai program membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak.
Oleh karena itu, audiensi dengan Pemprov Sulsel diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana penyelarasan program penanganan stunting dengan pemerintah daerah, pemanfaatan data sasaran yang lebih akurat, penguatan aksi konvergensi, serta peluang melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan melalui dukungan CSR untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan percepatan penurunan stunting di Sulsel dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan setiap anak di Sulsel memperoleh kesempatan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sejak usia dini, sebagai fondasi menuju generasi unggul di masa depan. (***)
