PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai bagian dari dukungan terhadap target Ending AIDS 2030 di Sulsel.
Komitmen tersebut ditunjukkan Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sulsel, yang digelar di Hotel Travelers Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu, Kota Makassar, Kamis (17/9/2026).
Rakor yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan HIV/AIDS, khususnya dalam meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan, serta edukasi kepada masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, penguatan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memastikan upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Wawali Aliyah menyampaikan, persoalan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga perangkat daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat.
“Upaya pencegahan HIV/AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar langkah pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga penanganan dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, sebagai bagian dari langkah preventif dalam menekan risiko penularan HIV/AIDS.
Menurutnya, Pemkot Makassar akan terus mendorong perangkat daerah dan jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi serta mendukung program-program penanggulangan HIV/AIDS yang sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan target nasional.
“Pemerintah Kota Makassar tentu berkomitmen mendukung upaya menuju Ending AIDS 2030. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pencegahan dan memastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan akses layanan serta pendampingan,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, perkembangan temuan HIV/AIDS di Sulsel menunjukkan 2.660 kasus pada 2023, kemudian 2.486 kasus pada 2024 dan 1.939 kasus pada 2025. Sementara periode Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 963 kasus.
Berdasarkan kelompok umur, temuan kasus didominasi kelompok usia 25–49 tahun dengan persentase sebesar 58 persen. Selanjutnya kelompok usia 15–24 tahun sebesar 35 persen, usia 30–50 tahun sebesar 6 persen, serta kelompok usia 15 tahun ke bawah sebesar 1 persen.
Dari data tersebut, Kota Makassar mencatatkan temuan kasus tertinggi di Sulsel dengan 445 kasus, disusul Kabupaten Gowa sebanyak 74 kasus, Kota Palopo 38 kasus, Kabupaten Bulukumba 34 kasus, Kabupaten Jeneponto 27 kasus, Kabupaten Luwu Timur 23 kasus, dan Kabupaten Bantaeng sebanyak 20 kasus.
Data tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus memperkuat pentingnya langkah kolaboratif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar.
Aliyah menegaskan, tingginya angka temuan di Kota Makassar harus direspons dengan memperkuat langkah-langkah preventif dan promotif, termasuk edukasi kepada masyarakat serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Angka ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, pencegahan harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar informasi yang benar mengenai HIV/AIDS dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan stigma,” jelasnya.
Ia berharap, rakor tersebut dapat menghasilkan penguatan strategi dan langkah konkret yang dapat diterapkan secara sinergis di masing-masing daerah.
“Harapan kita bersama, koordinasi ini tidak berhenti pada forum rapat saja, tetapi menghasilkan langkah nyata di lapangan. Pemkot Makassar siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pihak terkait,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wawali Makassar turut didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ahmad Asy’ Arie.
Hadir pula, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Sulsel, instansi vertikal, kepala dinas, badan dan biro terkait lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Kabid P2P/pengelola program HIV/AIDS kabupaten/kota, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I–XII Provinsi Sulsel, Sekretaris KPA kabupaten/kota, Pengurus KPAP Sulsel, PMI Provinsi Sulsel, serta LSM pemerhati HIV/AIDS. (***)
