Makassar Jadi Pilot Project Nasional Gerakan Peduli Tetangga untuk Perkuat Perlindungan Sosial

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, merata, dan tepat sasaran.

Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos yang dilakukan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di GOR Sudiang Makassar, Minggu (4/10/2026).

Kegiatan yang dihadiri ribuan pengurus RT dan RW se-Kota Makassar ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial hingga ke tingkat lingkungan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan, penunjukan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional merupakan bentuk kepercayaan.

“Ini juga, peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Wali Kota Appi.

Kota Makassar terus menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah yang dipercaya mengimplementasikan program nasional.

Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Dengan melibatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan, pemerintah berupaya memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial dapat teridentifikasi dan terlayani secara tepat sasaran.

Langkah ini menjadi pembuktian, Kota Makassar tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program nasional, tetapi juga mampu membangun model kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat di tingkat lingkungan.

Appi mengatakan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga memiliki keterkaitan erat dengan sistem pendataan yang dikembangkan Kementerian Sosial, khususnya melalui pelibatan pengurus RT dan RW sebagai agen Perlinsos.

“Hari ini kita diberikan kesempatan Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Peduli Tetangga,” tuturnya.

“Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen perintis,” sambung Appi.

Ia menjelaskan, gerakan ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial, terutama bagi warga yang selama ini belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

Melalui pendekatan berbasis lingkungan, pengurus RT dan RW diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kondisi riil masyarakat, memperbarui data, serta memastikan warga yang memenuhi kriteria memperoleh akses terhadap program bantuan sosial.

Appi menegaskan, akurasi data menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang berkeadilan. Karena itu, kolaborasi lintas pemerintahan dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat.

Ini merupakan bentuk kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya,” harpa Appi.

Sejalan dengan pelaksanaan program nasional tersebut, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan pendaftaran masyarakat dalam sistem Perlinsos.

Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen. Capaian tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan hasil perhitungan tiga bulan sebelumnya.

Dengan jumlah kepala keluarga yang diperkirakan mencapai 456 ribu Kepala Keluarga (KK), Pemkot Makassar terus mengoptimalkan berbagai langkah untuk memperluas cakupan pendataan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Oleh sebab itu, orang nomor satu Kota Makassar ini, menyampaikan, percepatan tersebut akan terus didorong melalui penguatan peran pengurus lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

“Kalau sekarang, dari persentase sudah di angka 31 persen dan terus akan kita dorong. Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita tiga bulan lalu,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar memprioritaskan 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW untuk menjadi agen utama Perlinsos.

Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses pendataan sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih mudah.

Dikatakan, Pemkot Makassar juga membuka peluang pelibatan kelompok masyarakat lainnya sebagai agen Perlinsos guna memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat semangat gotong royong.

Target Perluasan hingga 50 Persen pada Akhir 2026

Pemkot Makassar menargetkan progres pelaksanaan Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir 2026.

Target ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan memastikan semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap sistem perlindungan sosial.

Ia berharap, penguatan peran agen Perlinsos dapat menjangkau lebih dari separuh wilayah perkotaan sehingga proses pendataan berjalan semakin efektif dan merata.

“Kami target di akhir tahun, insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” tuturnya.

Ditambahkan, melalui gerakan ini, Pemkot Makassar mendorong terbangunnya kepedulian sosial yang dimulai dari lingkungan terdekat.

Pihak RT dan RW tidak hanya berperan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan sosial.

“Sinergi pemerintah hadirkan Perlindungan Sosial tepat sasaran, pelaksanaan Gerakan Nasional Peduli Tetangga di Makassar turut diperkuat melalui koordinasi bersama Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” terang Appi.

Sedangkan, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menekankan penguatan kolaborasi pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mempercepat pembenahan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Gus Ipul mengatakan, gerakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program strategis Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Menurutnya, ada tiga fokus utama yang menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial. Ketiganya adalah pembenahan data, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.

“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat,” katanya.

“Jadi, tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” sambung Gus Ipul.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini mulai memasuki tahap digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga.

Sistem tersebut menghubungkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Dimana, data sosial ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyeluruh.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan sekaligus meminimalkan kesalahan dalam penyaluran.

“Melalui sistem digital ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung,” harpanya. (***)