Diskominfo Bulukumba Dorong Pembentukan KIM di Desa dan Kelurahan
PLUZ.ID, BULUKUMBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melalui Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian menggelar Sosialisasi Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), di Ruang Kahayya, Gedung Pinisi Bulukumba, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memperkuat penyebarluasan informasi publik, meningkatkan literasi digital masyarakat, sekaligus mendorong
partisipasi warga dalam pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Sosialisasi tersebut melibatkan para kepala desa dan lurah atau yang mewakili dari seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba.
Kehadiran pemerintah desa dan kelurahan diharapkan menjadi pintu awal terbentuknya KIM yang aktif, mandiri, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Dalam kegiatan tersebut, dipandu moderator, Andi Ayatullah Ahmad, tiga narasumber dihadirkan untuk memberikan perspektif mengenai pembentukan dan pengembangan KIM, mulai dari aspek kebijakan komunikasi publik, penguatan kelembagaan desa, hingga keterampilan jurnalistik dan produksi konten digital.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, Andi Uke Indah Permatasari, membawakan materi tentang Peran Strategis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mewujudkan Desa Informatif dan Masyarakat Cerdas Digital.
Dalam materinya dijelaskan bahwa KIM merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara mandiri dan berorientasi pada pemberdayaan informasi.
KIM tidak sekadar menjadi penerima
informasi, tetapi juga berperan aktif mengakses, mengelola, mengolah, dan menyebarluaskan informasi secara benar dan bertanggung jawab.
KIM juga diposisikan sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui komunitas ini, informasi mengenai program pemerintah, kebijakan, layanan publik, dan peluang pembangunan dapat diteruskan kepada masyarakat. Sebaliknya, kebutuhan, keluhan,
aspirasi, serta potensi lokal dapat disampaikan kepada pemerintah.
Andi Uke juga menekankan pentingnya literasi digital dan kemampuan cek fakta di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran hoaks.
“Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, tanggal, konteks, serta membandingkan informasi dengan sumber resmi
sebelum membagikannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Asdar Andi Bennu, menguraikan pentingnya KIM dalam mendukung pembangunan desa melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan informasi. KIM dapat menjadi wadah kolaborasi berbagai unsur
masyarakat, seperti pemuda, kelompok perempuan, pelaku UMKM, petani, nelayan, guru, dan
penggerak literasi.
Dengan keberadaan KIM, desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi
mampu membangun ekosistem informasi secara mandiri, mempromosikan potensi unggulan,
memperkenalkan produk lokal, serta menginformasikan berbagai aktivitas pembangunan desa.
Materi berikutnya disampaikan oleh Direktur Media Radar
Selatan, Sunarti Sain. Dalam pemaparannya, Sunarti mengajak peserta mengubah pola publikasi desa dari yang selama
ini cenderung bertumpu pada informasi kegiatan formal menjadi ekosistem digital yang lebih
aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada potensi masyarakat.
Menurutnya, setiap desa memiliki banyak cerita dan potensi yang layak dipublikasikan, mulai dari sektor pertanian, UMKM, pariwisata, budaya, hingga inovasi masyarakat.
Potensi tersebut
perlu dikemas menjadi produk informasi yang menarik melalui berita, foto jurnalistik, infografis,
maupun video pendek.
“Ada lima peran strategis KIM, yakni sebagai pengumpul informasi, produsen konten, distributor informasi, promotor potensi lokal, dan penghubung aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pendekatan tersebut, KIM diharapkan mampu membangun dapur redaksi digital desa
yang produktif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya bergantung pada satu operator atau pengelola media sosial desa.
Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses produksi konten, dengan tetap mengedepankan
verifikasi fakta, etika jurnalistik, dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola informasi.
Pembentukan KIM sendiri memiliki landasan kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
Dalam regulasi tersebut, KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat, berkedudukan di desa atau kelurahan, serta ditetapkan
minimal oleh kepala desa atau lurah dan terdaftar pada Dinas kabupaten/kota.(*)