Munafri Arifuddin Lantik 29 Pejabat: Jangan Jadi Raja-raja OPD, Kinerja Harus Terukur
PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai melakukan penataan ulang jajaran birokrasi melalui pergeseran sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Langkah ini bukan sekadar pergantian posisi atau mutasi jabatan, melainkan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah melalui penerapan manajemen talenta.
Sebanyak 29 pejabat di lingkungan Pemkot Makassar mengalami pergeseran posisi dalam penataan kabinet Mulia tersebut.
Dari jumlah itu, 12 pejabat tetap bertahan pada jabatan sebelumnya, sementara sejumlah posisi lainnya mengalami perubahan, termasuk pada jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru.
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengirimkan pesan tegas kepada jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang baru dilantik.
Wali Kota Appi menegaskan, pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Penyegaran kabinet Mulia bukan sekadar pergantian posisi, melainkan momentum untuk membuktikan kualitas kepemimpinan, memperkuat integritas, dan mempercepat kinerja pemerintahan.
Penataan ini menjadi bagian dari upaya membangun komposisi birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan sesuai dengan kompetensi serta kapasitas masing-masing pejabat.
Didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Appi meminta seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama seluruh jajaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata, tetapi sangat bergantung pada kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi.
“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” tuturnya.
Dengan demikian, penempatan aparatur tidak semata-mata didasarkan pada pergantian jabatan, tetapi juga mempertimbangkan hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta.
Kebijakan ini, menunjukkan penataan birokrasi tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi langsung diikuti proses transisi kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan tanpa jeda.
Dalam arahannya, Appi juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja.
Menurutnya, setiap pimpinan harus mampu merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, untuk bekerja dalam satu kesatuan organisasi.
Ia menegaskan, jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut orang nomor satu Kota Makassar ini, juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan.
Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Jangan sampai pergantian pimpinan justru membuat program terhenti atau mengulang pekerjaan dari awal.
“Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Tidak hanya menuntut peningkatan kinerja, Appi juga memberikan perhatian serius terhadap integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Appi mengingatkan, belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjadikan catatan tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Secara khusus, Appi menyoroti sejumlah praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.
Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” saran Appi.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menaruh harapan besar terhadap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik dalam penataan kabinet Mulia.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, pergantian dan pergeseran posisi dalam organisasi pemerintahan harus diikuti semangat baru untuk bekerja lebih optimal.
Terlebih, setiap jabatan yang dipercayakan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi,” katanya.
Nama-Nama Pejabat yang Dilantik:
1. Evie Aprialti, S.E.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar
2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar
4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar
5. Fahyuddin, A.P., M.H.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar
Jabatan Baru: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
8. Dahyal, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
Jabatan Lama: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
14. Achi Soleman, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar
16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
Jabatan Lama: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.)
Jabatan Lama: Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Jabatan Baru: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar
22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
Jabatan Lama: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
Jabatan Lama: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
Jabatan Baru: Direktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Daya Dinas Kesehatan Kota Makassar
25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
Jabatan Lama: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar
Jabatan Baru: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar
28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
Jabatan Lama: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
Jabatan Baru: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
29. Dr. Ir. Fathur Rahim, ST, MT
Jabatan Lama: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan Baru: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
Pejabat OPD yang Tidak Bergeser
1. Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Rheza
2. Kadis Sosial, Andi Bukti Djufrie
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Azma Zulistia Ekayanti
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Irwan Bangsawan
5. Kepala Brida Makassar, Aidil Adha
6. Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Hasanuddin
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ita Isdiana Anwar
9. Kepala Dinas Kebudayaan Andi Pattiware
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Asminullah
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Fadly Wellang
12. Staf Ahli, Andi Herfida Attas. (***)