search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Cicu Dengar Curhat Perwakilan Masyarakat Sepuluh Kecamatan

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 01 November 2020 21:00
RESES. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi reses di Kafe Labuana, Jl Urip Sumoharja, Kota Makassar, Minggu (1/1/2020). foto: istimewa
RESES. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi reses di Kafe Labuana, Jl Urip Sumoharja, Kota Makassar, Minggu (1/1/2020). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi di Kafe Labuana, Jl Urip Sumoharja, Kota Makassar, Minggu (1/1/2020), dihadiri perwakilan masyarakat dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Dalam penyerapan aspirasi tersebut, warga curhat ke Cicu, sapaan karib Andi Rachmatika Dewi, terkait berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat. Mulai dari infrastruktur jalan, drainase, kelistrikan hingga fasilitas kesehatan.

Cicu mengatakan, di Kecamatan Sangkarang masih minim fasilitas kesehatan, bahkan beberapa fasilitas yang telah diberikan pemerintah sudah tidak beroperasi lagi. Hal itu karena tingginya biaya operasional dan pemeliharaan.

“Saya liat memang begitu kalau ada bantuan itu nganggur, tidak beroperasi karena tidak disiapkan atau diberikan biaya operasional dan juga biaya pemeliharaan,” tutur Cicu.

Lain halnya dengan warga Rusunawa, mereka meminta agar masing-masing penghuni memiliki meteran sendiri agar mereka bisa mengetahui dan mengontrol pemakaian listrik.

“Sejauh ini listrik yang mereka pakai hanya satu aliran saja, dan mereka membayar ke UPTD. Jadi permintaannya tadi bagaimana supaya mereka bisa punya meteran sendiri-sendiri agar bisa lebih menghemat,” paparnya.

Beberapa aspirasi tersebut kata Ketua DPD Nasdem Makassar ini, masuk dalam skala atau kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dengan Pemkot Makasar dan juga kader Nasdem yang duduk di DPRD Makassar untuk meneruskan keresahan warga tersebut.

“Sekarang belum ada wali kota yang definitif, sehingga kebijakan yang keluar hanya yang umum saja, tidak detail. Tapi nanti kalau sudah ada yang definitif kebijakannya pasti akan lebih terarah dan ekstrem,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top