Sukri mengatakan, jika ada yang mempolitisasi bantuan pemerintah, tentu saja itu adalah sebuah kekeliruan dan tidak etis. Semua warga yang berhak menerima bantuan sesuai regulasi, harus diberikan haknya. Sebaliknya, yang tidak menerima, harus diberikan penjelasan sesuai regulasi.

“Kalau tidak diberi karena afiliasi politiknya, itu adalah kekeliruan dan tidak etis,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengaku, mendapat laporan ada oknum peserta pilkada yang memanfaatkan bansos ini, sebagai sarana kampanye. Ia pun telah menegur kepala daerah yang bersangkutan, dan mewanti-wanti agar tidak ada lagi oknum peserta pilkada atau kepala daerah lain yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.

“Beberapa daerah sudah kami tegur. Jadi, tolong kepada kawan-kawan kepala daerah, jangan mempolitisasi bansos ini,” tegas Juliari. (***)