search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Aneh, Kasmin Tiba-tiba Sebut Sekda Sulsel Tidak Terlibat

Kasus Dugaan Gratifikasi Bansos Covid-19 Rp1,2 Miliar
doelbeckz - Pluz.id Senin, 01 Februari 2021 13:00
Kasmin. foto: screenshot
Kasmin. foto: screenshot

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kisruh dugaan gratifikasi Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp1,2 miliar yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinisi Sulsel, Abdul Hayat Gani, terus bergulir.

Mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Kasmin, tiba-tiba membuat pernyataan jika Abdul Hayat tidak terlibat dalam kasus ini. Padahal, dugaan keterlibatan Abdul Hayat justru pertama kali dibeberkan Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021) lalu.

Kasmin sendiri telah dicopot Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulsel terkait persoalan ini.

Kasmin dalam pernyataan terbarunya yang dibeberkan mengakui, tidak pernah menyebut Sekda Sulsel dalam dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 miliar ini.

Pernyataan ini, diungkapkan melalui rekaman video yang beredar. Rekaman ini, diambil saat Kasmin sementara berbincang melalui telepon seluler.

“Makanya berulang kali saya sampaikan, dan bisa ditanya Inspektur, apakah Kasmin pernah menyebut Sekprov (Sekda Sulsel) terlibat di persoalan itu? Saya tidak pernah bilang,” tegas Kasmin melalui video yang beredar diterima redaksi, Senin (1/2/2021).

Kasmin mengakui, memiliki hubungan baik dengan Abdul Hayat sebagai pimpinanya. Namun, ada pihak tertentu yang tidak senang dengan kedekatannya diantara keduanya.

“Saya tidak pernah mempunyai hubungan tidak baik dengan Pak Sekprov (Sekda). Bisa tanya beliau. Pada saat saya laksanakan workshop PKH (Program Keluarga Harapan) di hotel. Siapa yang saya undang untuk buka acara dan bawa materi itu Pak Sekprov (Sekda),” ucap Kasmin di awal rekaman ini.

“Jadi saya bilang, wah bahaya ini kayaknya ada orang yang tidak senang saya dekat dengan beliau, sehingga dibuat berita bahwa kalau toh saya menghadap sama beliau untuk minta petunjuk pelaksanaan kegiatan bagaimana baiknya, kan wajar. Bawahan menghadap ke pimpinan,” lanjutnya.

“Yang kedua, kalau pimpinan menganggap kita keliru dan tegur kita itu wajar. Tapi jangan juga membuat suatu opini bahwa saya bertemu dengan beliau dianggaplah bahwa kita, beliau ini terlibat. Saya juga tidak berani. Karena ketika saya diperhadapkan dengan persoalan hukum, saya dimintai bukti keterlibatan, apa yang mau saya bilang?. Makanya berulang kali saya sampaikan, dan bisa ditanya Inspektur, apakah Kasmin pernah menyebut Sekprov (Sekda) terlibat dipersoalan itu? Saya tidak pernah bilang,” sambungnya.

“Bahkan di hadapannya beliau saya bilang, Pak, pernah tidak kita minta sesuatu sama saya? Itu tidak, Pak. Sepanjang pelaksanaan Covid saya hanya ketemu beliau di rumahnya dan itu tidak saya sendiri, ada kepala Bidang Kesos, Kepala Bidang Dayasos, dan saya. Empat kepala bidang itu hari,” ujarnya di akhir rekaman berdurasi 1 menit 31 detik ini.

Pengakuan Awal Kasmin

Sebelumnya, diberitakan Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, disebut terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 miliar.

Dugaan terlibatan Abdul Hayat ini, diungkapkan Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021) lalu. Kasmin adalah mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel dicopot dari jabatannya terkait persoalan tersebut.

Kasmin membeberkan sejumlah fakta keterlibatan Abdul Hayat dalam gratifikasi itu. Ia mengaku, pernah mendapat telepon dari Albar melalui pria bernama Sandi. Albar diduga adalah orang dekat Sekda, Abdul Hayat. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia Makassar menerima uang titipan dari PT Rifat Sejahtera senilai Rp170 juta.

Hanya saja, Kasmin mengaku, menolak uang tersebut. “Kalau mau tahu kenapa dana dititip ke Albar tanya PT Rifat Sejahtera, Albar itu siapa, anggotanya Sekda kan jelas. Rp170 juta saya tolak saat itu, dari Pak Sandi (teman Albar, yang juga rekanan dalam program BPNT/Bantuan Pangan Non Tunai Bulukumba),” beber Kasmin.

Beberapa hari setelah Kasmin menolak uang tersebut, ia mendapat panggilan dari Sekda Sulsel. “Saat sampai di ruangan, Sekda bilang kenapa kau tidak mau diatur,” ungkapnya.

“Saya sudah sampaikan ini saat sidang dan tidak ada yang berani bicara, saya bilang buka CCTV (Closed Circuit Television) tanggal 11 Mei 2020 bapak (Sekda Sulsel) panggil saya ke ruangan, dan semenjak pelaksanaan kegiatan bansos baru kali ini saya dipanggil,” tambah Kasmin

Kasmin pun mengaku, heran disangka pasal gratifikasi. Padahal, ia sama sekali tak menerima uang dari PT Rifat Sejahtera. Dari informasi yang dihimpun, total dugaan gratifikasi mencapai Rp1,2 miliar dari anggaran Rp16,3 miliar.

Kasmin menegaskan, dugaan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan anggaran bansos Covid-19 senilai Rp16,3 miliar. Uang Rp1,2 miliar itu berasal dari PT Rifat Sejahtera yang diberikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel untuk pembayaran buruh yang bekerja dalam proses pengemasan maupun pendistribusian barang.

“Dalam RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) jelas biaya distribusi dan buruh jadi tanggung jawab PT Rifat, apa yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan memberi makan buruh,” terangnya.

Bahkan, uang tersebut tidak dihabiskan, ia telah melakukan pengembalian senilai Rp600 juta ke PT Rifat. Hal itu juga dibuktikan dalam surat pengembalian yang ditandatangani langsung PT Rifat. “Kalau mau saya ambil uang Rp1,2 miliar, maka saya tidak kasi kembali itu uang Rp600 juta,” ungkapnya.

Kasmin mengakui, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel lantaran ada orang yang tidak menginginkan keberadaannya. Menerima sesuatu yang tidak berkeringat dan mau melindungi dirinya serta mengorbankan orang lain.

Kasmin menilai, ada pihak yang melegitimasi Dinsos untuk memperoleh keuntungan. “Kenapa saya diberhentikan jadi kepala bidang karena mungkin ada orang yang beri bisikan ke Pak Gubernur, ada yang tidak suka dengan keberadaan saya, merasa tidak bebas,” ulasnya.

Respon Gubernur Sulsel

Atas kasus ini, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah memanggil Abdul Hayat untuk memberikan klarifikasi, Jumat (22/1/2021) lalu.

Ia telah mengkonfirmasi langsung soal itu, hanya saja Abdul Hayat mengatakan tidak terlibat dalam upaya gratifikasi itu. Kendati begitu, pihaknya tetap butuh pembuktian.

“Makanya tadi saya sudah panggil Pak Sekda (Abdul Hayat Gani). Itu harus secara jujur menyampaikan kalau memang ada. Tapi Pak Sekda bilang tidak ada. Makanya kita lihatlah nanti,” ucapnya.

Nurdin menegaskan, siapapun yang melanggar hukum akan mendapat risikonya. Apalagi, Sulsel sudah sepakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang melayani.

Bahkan, ia telah mencopot Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kasmin dari jabatannya karena dianggap melakukan gratifikasi yang berhubungan dengan bansos Covid-19.

“Bagi saya siapapun yang melanggar harus dihukum. Jadi kalau masih ada yang berani bermain-main yah udah risikonya ada, termasuk soal ini. Kepala bidangnya kan langsung saya copot, karena hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Penyelidikan terkait temuan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar ini, masih terus dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat telah memeriksa Abdul Hayat.

Pemeriksaan itu dilakukan usai Kasmin membeberkan keterlibatan Sekda Sulsel dalam temuan gratifikasi tersebut. Kasmin membeberkan bahwa ia pernah dipanggil Abdul Hayat lantaran menolak uang Rp170 juta yang dititip PT Rifat Sejahtera kepada Albar (kerabat Sekda) dan dieksekusi Sandi (kerabat Albar).

Eks Bupati Bantaeng dua periode ini, menambahkan, terkait temuan Inspektorat tersebut sudah dilakukan sidang finalisasi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR).

“Yang penting sekarang MPTGR saya minta kembalikan kerugian negara,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, turut memberi klarifikasi. Ia mengatakan, Kasmin hanya mengada-ngada, apa yang disangkakan itu tidak benar.

Apalagi, sidang majelis sudah difinalisasi, Kasmin harus melakukan ganti rugi. Hanya saja Abdul Hayat tidak menyebut nominalnya.

Terkait pemanggilan Kasmin ke ruangannya pada Mei 2020 lalu, Hayat mengakui hal tersebut. Hanya saja pemanggilan Kasmin bukan untuk membahas uang yang diberikan Sandi melainkan meminta Kasmin untuk mengklarifikasi terkait masalah gratifikasi tersebut.

“Saya memang panggil itu anak, tapi menanyakan bansos Covid-19 yang ada masalah, bukan mau tanya kenapa tolak itu uang. Jelas sekali dia mengada-ada,” tutur Abdul Hayat. (***)

Penulis : Anas

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top