search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Perhotelan Desak Pj Wali Kota Makassar Cairkan Dana Hibah Kemenparekraf

doelbeckz - Pluz.id Senin, 01 Februari 2021 19:00
TUNTUTAN. Perhotelan dan restoran memasang spanduk menuntut agar Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, membantu mencairkan dana hibah Kemenparekraf. Hal ini seperti terlihat di Almadera Hotel Makassar, Senin (1/2/2021). foto: istimewa
TUNTUTAN. Perhotelan dan restoran memasang spanduk menuntut agar Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, membantu mencairkan dana hibah Kemenparekraf. Hal ini seperti terlihat di Almadera Hotel Makassar, Senin (1/2/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah menerima dana Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp24,4 miliar. Hanya saja, sampai akhir 2020 tak kunjung cair lantaran persoalan administrasi.

Alhasil, seluruh pelaku usaha baik, hotel maupun restoran di Makassar harus gigit jari. Puncaknya, dua hotel, yakni Claro Makassar dan Almadera Hotel Makassar membentangkan spanduk yang ditujukan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, bertuliskan:

“Pak Wali… Bantu Kami untuk Cairkan Dana Hibah Pariwisata”. Spanduk ini, seperti terlihat, Senin (1/2/2021).

Saat dikonfirmasi ke General Manager (GM) Almadera Hotel Makassar, Makmur, terkait keberadaan spanduk tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel.

“Kita satu pintu kalau soal ini. Kami serahkan ke PHRI Sulsel,” ujarnya singkat.

Sementara, Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, baru akan memberikan keterangan resmi, Rabu (3/2/2021) mendatang.

“Tunggulah, Rabu (3/2/2021), kami akan menggelar press conference kalau soal itu,” ujar Anggiat Sinaga.

Diketahui, Pemkot Makassar telah mengajukan permohonan pencairan untuk tahun 2021, namun pihak Kemenparekraf menolak.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin bahkan berencana melobi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga anggaran itu tidak mesti dikembalikan ke pemerintah pusat. Terlebih 50 persen atau Rp24,4 miliar dari total dana itu sudah ada di kas daerah.

“Saya lihat ini kebijakan keuangan selain ada di Kemenparekraf, ada juga di Kemenkeu. Saya sudah minta tolong untuk bisa di-sounding-sounding di Kemenkeu apakah ada kebijakan untuk itu,” kata Rudy.

Paling tidak, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bisa menjelaskan alasan kenapa bantuan itu belum juga disalurkan hingga akhir 2020, lalu. Sebab di satu sisi, pemerintah diberikan bantuan, tapi di sisi lain dibebankan dengan persyaratan yang begitu ketat.

Sehingga penggunaan dana hibah pariwisata yang sudah dikucurkan Pemkot Makassar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada syarat yang mesti dipenuhi sebelum dicairkan, khususnya bagi pelaku usaha hotel dan restoran.

“Ini harus diketahui supaya Kemenkeu bisa memberikan kebijakan yang lebih baik, dalam hal ini bisa bermanfaat bagi pelaku usaha pariwisata,” ucapnya.

Rudy menyebutkan, ada beberapa penyebab, sehingga bantuan dana hibah ini tak kunjung disalurkan. Salah satunya dikarenakan proses administrasi yang lamban. Surat Keputusan (SK) penetapan penerima dana hibah baru diajukan pada 30 Desember 2020.

Karena itu, ia meminta Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar untuk terus melanjutkan verifikasi berkas agar nantinya jika ada peluang dan ini masih bisa digunakan tidak ada lagi terkendala administrasi.

“Tidak mungkin kita paksakan dicairkan kemarin, jadi kalau ada peluang harusnya kita sudah siap. Makanya saya sudah wanti-wanti Dispar bahwa jangan menunggu kebijakan baru, tapi tetap harus menyiapkan dokumen supaya kalau dapat kebijakan bisa langsung dieksekusi,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top