search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Polemik Dana Hibah Pariwisata, DPRD Disarankan Interpelasi Pj Wali Kota Makassar

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 07 Februari 2021 16:00
Mudzakkir Ali Djamil. foto: facebook mudzakkir ali djamil
Mudzakkir Ali Djamil. foto: facebook mudzakkir ali djamil

PLUZ.ID, MAKASSAR – Polemik pencairan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tak kunjung menemui jalan keluar.

Bahkan, kekisruhan ini berbuntut pada pencopotan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Rusmayani Madjid yang diambil Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.

Hal ini pun mendapat tanggapan mantan anggota DPRD Kota Makassar Mudzakkir Ali Djamil yang menyarankan DPRD Kota Makassar untuk menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Pj Wali Kota Makassar atas masalah ini.

Politisi yang akrab disapa Muda ini, menjelaskan, hak interpelasi akan menemukan jawaban yang sebenar-sebenarnya atas tidak cairnya dana hibah ini. Apalagi, mantan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Makassar yang dicopot merasa telah dikambinghitamkan.

“Akibat tidak cairnya dana hibah pariwisata ini, tentu merugikan kalangan usaha restoran dan perhotelan Makassar yang saat ini terdampak Covid-19. Turunnya kalangan usaha perhotelan melakukan demo sebagai indikasi mereka sangat kecewa terhadap Pemkot (Pemerintah Kota) Makassar,” jelasnya, Minggu (7/2/2021).

Sekretaris Partai Gelora Sulsel ini, mengatakan, yang juga disesalkan, karena pihak Pemkot Makassar cenderung saling menyalahkan. Apalagi, berujung pada pencopotan Kadis Pariwisata. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diungkap dari kisruh ini.

“Kalo saya sarankan, sebaiknya DPRD Makassar menggunakan hak interpelasinya untuk meminta penjelasan Pj Wali Kota Makassar,” sarannya.

Menurutnya, penggunaan hak interpelasi ini, akan bisa mengungkap apa sebenarnya persoalan mendasar yang mengakibatkan tidak cairnya dana hibah pariwisata untuk Makassar.

“Dan ini akan menjawab kegelisahan publik khususnya kalangan usaha yang bergerak di sektor perhotelan dan restoran,” terangnya.

Selain, pencopotan Kadis Pariwisata Makassar, Rusmayani Madjid, belum cairnya dana hibah pariwisata juga telah menyebabkan kekisruhan di dunia perhotelan dan restoran di Makassar.

Bahkan, pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2/2021) lalu.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan, dana hibah pariwisata sangat dibutuhkan. Mengingat hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

“Hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya.

Tuntutan PHRI, yaitu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan langkah agar pencairan bisa secepatnya.

Upaya diskresi bisa dilakukan. Dewan diharapkan mendukung langkah tersebut.

“Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja di situ,” terangnya.

Anggiat Sinaga mengatakan, jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu dekat, pengusaha mengancam menunda pembayaran pajak terhitung mulai Maret 2021 mendatang.

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp180 miliar lebih pajak,” tegasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top