search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

DPRD Enrekang Adukan PLTA Bakaru, Ini Respon Legislator Sulsel

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 24 Maret 2021 21:00
TERIMA KUNJUNGAN. Anggota DPRD Provinsi Sulsel Rahman Pina dan Saharuddin (kanan) saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang bersama empat kepala desa di wilayah Enrekang bagian Utara, Rabu (24/3/2021). foto: istimewa
TERIMA KUNJUNGAN. Anggota DPRD Provinsi Sulsel Rahman Pina dan Saharuddin (kanan) saat menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang bersama empat kepala desa di wilayah Enrekang bagian Utara, Rabu (24/3/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – DPRD Provinsi Sulsel menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang, Rabu (24/3/2021).

Kehadiran perwakilan DPRD Enrekang ini, didampingi empat kepala desa di wilayah Enrekang bagian Utara, yaitu Kepala Desa Tungka, Kepala Desa Tallu Bamba, Kepala Desa Temban, dan Kepala Desa Buttu Batu serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mereka melakukan konsultasi mengenai penanggulangan dampak bencana di daerah Enrekang bagian Utara dan status jalan poros Malawwe-Surakan yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi Sulsel.

Salah satu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Enrekang, Mustain Sumaile, membeberkan, penanggulangan dampak bencana di daerah Enrekang bagian Utara harus menjadi perhatian, sebab banyak merugikan warga yang bermukim di wilayah ini. Salah satunya, adalah dampak yang ditimbulkan PLTA Bakaru yang berada di Kabupaten Pinrang.

“Dampak yang ditimbulkan PLTA Bakaru, karena sering membuag air secara sepihak tanpa ada warning system atau alarm. Jadi kadang warga tidak mendengar informasi kalau ada pembuangan air dalam skala besar, sehingga tidak ada langkah antisipasi yang dilakukan. Arus sungai yang bergeser mengakibatkan kerusakan lahan pertanian warga di Enrekang bagian Utara,” bebernya.

“Kita minta kepada PLTA Bakaru untuk mengambil langkah antisipasi atas masalah ini,” tambah legislator Partai Gerindra ini.

Sementara, perwakilan PLTA Bakaru yang hadir, Patahuddin, menyampaikan arus air yang dikelola bukan skema irigasi, jadi kalau full langsung dibuang. “Kita akan upayakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk daerah yang terdampak aliran sungai yang ada di Enrekang,” ujarnya singkat.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Sulsel, Saharuddin, mengharapkan PLTA Bakaru memperhatikan warga yang terdampak aktivitas yang dilakukan, khususnya yang bermukim di Enrekang bagian Utara.

“Pertemuan tadi ada beberapa poin penting. Pertama, harapan terkait dampak aktivitas PLTA Bakaru terhadap empat desa di Enrekang bagian Utara, seharusnya PLTA Bakaru bersikap adil dengan memberikan juga dana CSR kepada empat desa tersebut. Kedua, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang merespon keluhan warga, sebab ini juga terkait nawa cita Bapak Presiden. Kalau bantaran sungai diperbaiki, maka warga bisa menanam padi dengan baik,” jelasnya.

“Ketiga, jalan poros Malawwe-Surakan di Enrekang yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi Sulsel, kini ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, sebaiknya dikembalikan ke provinsi. Sebab, warga mengeluhkan jalan justru lebih bagus saat berstatus jalan provinsi dibandingkan saat ini. Dan, keempat adalah harapan agar Dinas Kehutanan menata tebing-tibing yang berada di bantaran sungai agar tidak mengganggu aktivitas pertanian warga,” tambah legislator PPP asal Enrekang ini.

Sementara, pertemuan ini, menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, yaitu CSR PLTA Bakaru Pinrang untuk daerah aliran sungai akan diupayakan, normalisasi sungai akan dilakukan BBWS Pompengan Jeneberang, perlakuan terhadap tebing-tebing sungai dari Dinas Kehutanan serta pengembalian ruas poros Malauwwe-Surakan kembali menjadi kewenangan provinsi. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top