search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Sekda Kota Makassar Ikuti Sosialisasi Aplikasi MCP KPK

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 28 April 2021 16:00
SOSIALISASI. Sekda Kota Makassar, Muh Ansar, mengikuti sosialisasi virtual terkait aplikasi MCP yang digagas KPK RI secara virtual di War Room Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/4/2021). foto: humas pemkot makassar
SOSIALISASI. Sekda Kota Makassar, Muh Ansar, mengikuti sosialisasi virtual terkait aplikasi MCP yang digagas KPK RI secara virtual di War Room Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/4/2021). foto: humas pemkot makassar

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muh Ansar, mengikuti sosialisasi virtual terkait aplikasi MCP atau Monitoring Centre for Prevention yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Rapat virtual ini berlangsung di War Room Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (28/4/2021).

Sosialisasi MCP ini merupakan sosialisasi hari kedua yang membahas tentang perizinan, optimalisasi pajak, dan manajemen aset daerah.

Dalam pemaparannya, Ketua Satgas Kopsurgah KPK RI, Niken Ariati, mengatakan, sosialisasi MCP ini merupakan bentuk sinergitas program pemberantasan korupsi terintegrasi serta implementasi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring pemerintah daerah.

“Setiap daerah harus mengetahui asetnya masing-masing, mengamankan, agar tidak terjadi sengketa,” ujarnya.

Selain penyampaian program pencegahan korupsi oleh KPK, rakor yang berlangsung cukup intens tersebut juga membahas evaluasi dan rencana aksi pengamanan aset dan optimalisasi penerimaan daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara, Sekda Kota Makassar, Muh Ansar pun menyampaikan dalam forum tersebut KPK meminta setiap daerah melaporkan kendala yang dihadapi di masing-masing daerah.

Untuk Kota Makassar sendiri dalam pengamanan aset saat ini telah dilakukan penarikan 70 kendaraan roda empat.

“70 kendaraan roda empat telah ditarik dari SKPD, karena tidak memiliki hak untuk menggunakan, ke 70 kendaraan tersebut nantinya akan diatur dan diserahkan kepada yang berhak menggunakan,” tuturnya.

Rapat sosialisasi ini pun diikuti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, perwakilan dari Inspektorat, Dinas Tata Ruang, Bapenda, dan Infokom. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top