search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Kosgoro 1957 Sulsel Pastikan Segera Lantik Pengurus Kabupaten dan Kota

doelbeckz - Pluz.id Senin, 03 Mei 2021 19:00
7PIMPIN RAPAT. Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulsel, Haris Yasin Limpo (kiri), memimpin rapat pleno dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur'an di Hotel Grand Maleo Makassar, Senin (2/5/2021). foto: istimewa
7 PIMPIN RAPAT. Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulsel, Haris Yasin Limpo (kiri), memimpin rapat pleno dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur'an di Hotel Grand Maleo Makassar, Senin (2/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Provinsi Sulsel kembali melakukan rapat pleno kedua terkait laporan kerja pelaksana tugas yang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dan membentuk pengurus di tingkat kabupaten dan kota.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Maleo Makassar, Senin (2/5/2021) ini, dirangkaikan dengan peringatan Nuzulul Qur’an.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulsel, Haris Yasin Limpo, mengatakan, melalui rapat pleno kedua ini, pihaknya ingin mengevaluasi kerja Pelaksana Tugas (Plt) dan Koordinator Wilayah (Korwil) terkait pembentukan pengurus di tingkat kabupaten dan kota.

“Kami ingin mendengarkan laporan kerja pelaksana tugas soal hasil musda yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Haris mengatakan, sejak rapat pleno pertama pada Februari 2021 lalu hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan surat tugas sebanyak dua kali untuk melaksanakan musda di tingkat kabupaten dan kota.

“Waktu atau masa tugas Plt sudah habis, sehingga harus ada laporan, apakah bisa ditangani atau tidak. Jika ada kendalanya, kita bahas di sini, agar bisa dipastikan waktu pelantikan dan orientasi dilaksanakan secara bersamaan,” terangnya.

“Pengurus tingkat kabupaten dan kota yang terlambat melaksanakan musda dan menyusun pengurus akan ditinggalkan,” lanjut Haris.

Untuk itu, Plt harus bisa menyelesaikan tugasnya secepatnya. Hingga saat ini baru dua kabupaten yang memenuhi syarat pengurusnya, yakni Kabupaten Jeneponto dan Soppeng. Khususnya dalam penyusunan struktur pengurus.

“Susunan struktur harus ditetapkan melalui rapat bersama. Selain itu, ketua dan pengurusnya juga harus mengisi pakta integritas yang sudah dibuat. Setelah itu, laporannya harus dijilid atau dibundel lalu diserahkan ke kami,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top