search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pelayanan Kesehatan di Makassar Perlu Ditingkatkan

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 09 Mei 2021 20:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, melakukan Sosialisasi Perda Kota Makassar Nomor 7 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (8/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, melakukan Sosialisasi Perda Kota Makassar Nomor 7 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (8/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Kartini, kembali melakukan tatap muka dengan konstituen. Agendanya, Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (8/5/2021).

Kartini mengatakan, pengambilan tema perda tak asal pilih. Yaitu, banyaknya masyarakat mengeluhkan terkait pelayanan kesehatan, baik di Puskesmas hingga Rumah Sakit menjadi alasan mensosialisasikan regulasi ini.

“Sering warga mengeluh soal pelayanan kesehatan di Makassar. Makanya, saya ambil tema ini, agar pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan lagi,” ucap Legislator Partai Perindo ini.

Kartini berharap, masyarakat tahu dan paham tentang pelayanan kesehatan berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2009 tersebut. Tidak hanya itu, dirinya mengajak peserta yang hadir turut berperan menyebarluaskan Perda Pelayanan Kesehatan.

“Alhamdulilah, tadi yang menjadi narasumber dari Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Utama RSUD Daya, sehingga masyarakat bisa mendengar langsung bagaimana pelayanan kesehatan di Makassar,” paparnya.

Terkait usulan revisi, Kartini sependapat dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Andi Hadijah Iriani.

Menurutnya, beberapa poin atau pasal yang sudah tak sesuai kondisi saat ini. Misalnya, terkait honorarium tenaga kesehatan.

“Iya saya setuju direvisi, karena memang banyak isi dari perda tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang,” jelasnya.

Terpisah, narasumber kegiatan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Andi Hadijah Iriani, menyampaikan banyak model pelayanan kesehatan, utamanya aspek kecepatan. Sebab, tidak ada orang yang ingin lambat dilayani mengenai kesehatan.

“Kalau ikuti aturan maka akan berjalan sesuai yang diharapkan. Pemberi pelayanan itu pemerintah dan penerima itu masyarakat,” ungkap Iriani, sapaan akrabnya.

Iriani menjelaskan, pemerintah saat ini fokus pada saranan pelayanan kesehatan. Ada dua RS yang sementara proses pembangunan, yakni RS Batua dan RS Jumpandang Baru. Sejauh ini baru satu rumah sakit milik pemerintah, yakni RSUD Daya.

“Insya Allah, nanti adami tiga RS milik Pemkot Makassar dan itu akan kita kembangkan lagi, karena memang itu tuntutan BPJS Kesehatan yang rujukan berjenjang,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top