search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Aziz Namu Sebut Pendidikan Hak Dasar Masyarakat

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 11 Mei 2021 20:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Abdul Aziz Namu, sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Grand Town Makassar, Selasa (11/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Abdul Aziz Namu, sosialisasikan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Grand Town Makassar, Selasa (11/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Aziz Namu, menyebut pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, tidak hanya di Kota Makassar, tapi juga kebutuhan seluruh warga Indonesia. Bahkan, diatur Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hal itu disampaikan, saat menggelar sosialisasi penyebarluasan informasi dan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Grand Town Makassar, Selasa (11/5/2021).

“Pendidikan itu kebutuhan dasar masyarakat. Makanya tahun kemarin kita menyusun rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan yang akan mengikat penyelenggara pendidikan, guru dan orang tua,” jelas Aziz Namu.

Keterikatan ini, sambung Legislator PPP ini, mengarah perihal pengajaran, kegiatan belajar mengajar dan partisipasi orang tua. Sehingga, Perda 1/2019 perlu diketahui dan menjadi perhatian masyarakat untuk disebarluaskan.

“Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, orang tua dan guru bisa mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Ini kesempatan yang baik untuk menambah pemahaman soal penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Aziz, sapaan akrabnya, menambahkan, kondisi saat ini masih pandemi yang menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Aktivitas ini memberikan banyak keluhan dari orang tua siswa.

“Insya Allah, mudah-mudahan awal tahun depan anak-anak kita coba kembali tatap muka di sekolah. Ini masih kita kaji dan diskusikan,” ucapnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Abdul Malik, mengatakan, apresiasi terhadap DPRD terkait atensinya terhadap pendidikan. Buktinya, wakil rakyat tersebut menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan.

“Inti dari perda ini, bahwa kita bisa mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak, orang tua dan guru atau tenaga kependidikan. Termasuk membahas kewajiban,” kata akademisi Mega Rezky ini.

Perda 1/2019 ini merupakan turunan dari berbagai regulasi. Seperti Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu, menjadi acuan pemerintah daerah seluruh Indonesia terkait pendidikan.

“Ada delapan standar pendidikan nasional. Mulai, bagaimana anak-anak mendapat pendidikan sampai sarana dan prasarana yang harus mereka dapatkan,” paparnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top