PLUZ.ID, MAKASSAR – Teguran keras dan penegakan struktur hirarki disampaikan langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, Suwardi Thahir.
Ia bersama jajaran pengurus menegaskan, seluruh gerak langkah, kebijakan, serta kewenangan PWI di tingkat kabupaten/kota sepenuhnya berada di bawah komando dan otoritas PWI Provinsi Sulsel.
Ketegasan tersebut disampaikan Suwardi saat menggelar diskusi dan koordinasi bersama jajaran pengurus PWI Sulsel serta perwakilan daerah di Warkop Sami, Panakkukang, Makassar, Minggu (23/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi langsung Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar.
”Saat ini kepengurusan di tingkat daerah menjadi fokus perhatian serius kami, khususnya wilayah yang telah habis masa baktinya. Kami bergerak cepat melakukan pembenahan struktur, terutama pada daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan. Untuk sementara, kendali organisasi yang kosong diambil alih langsung oleh PWI Provinsi,” tegas Suwardi.
Langkah responsif ini juga merespons dinamika internal yang tengah bergejolak di tubuh PWI Kabupaten Wajo, yang kini masuk dalam daftar prioritas pembenahan PWI Sulsel.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, Mappiar, mengungkapkan, beberapa daerah seperti Soppeng, Bone, dan Wajo kini berada di bawah pengawasan khusus.
”Khusus untuk PWI Wajo, kami akan segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh). Langkah krusial ini diambil agar roda organisasi tetap berputar secara normal sembari menyempurnaan struktur kepengurusan yang baru,” jelas Mappiar.
Ia menambahkan, penunjukan Plh penting demi menjaga marwah organisasi dan menjamin keberlanjutan program kerja di Wajo. PWI Sulsel juga mengagendakan evaluasi mendalam serta pembinaan intensif agar kepengurusan definitif segera terbentuk.
Menutup pernyataannya, Mappiar mengimbau seluruh konstituen di daerah untuk tetap solid dan menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik.
“PWI merupakan rumah besar bagi seluruh wartawan. Jangan biarkan perpecahan internal mencederai nama baik organisasi dan merusak citra pers di mata publik,” pungkasnya. (***)
