search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Wahab Tahir: Perda Penyelenggaraan Pendidikan Makassar Perlu Direvisi

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 30 Mei 2021 10:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, menggelar sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (29/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, menggelar sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (29/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Hotel Pesonna Makassar, Sabtu (29/5/2021).

Wahab mengatakan, regulasi ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dimana, kewenangan SMA dan sederajatnya menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov). Tidak lagi program wajib belajar 12 tahun.

“Menurut saya, perda ini perlu direvisi. Karena ada peran pemerintah kota diambil pemprov yakni SMA. Jadi kewajiban Kota saat ini belajar sembilan tahun,” ujarnya.

Wahab mengatakan, perda ini menekankan pendidikan karakter. Tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah dan orang tua menyekolahkan anak tetapi membangun karakter peserta didik.

“Pendidikan karakter itu penting sekali,” tegas politisi Golkar ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar ini, mengatakan, regulasi soal penyelenggaraan pendidikan butuh penyesuaian. Apalagi, pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) salah satu visinya pembenahan di sektor pendidikan.

“Pendidikan saat ini butuh adaptasi lantaran adanya pandemi. Misalnya, sekolah outdoor di taman dan bahkan ada rencana di hotel. Bagaimana itu bisa berjalan, ya butuh perubahan perda,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Amelia Malik, pada kesempatan ini, membahas persiapan sekolah tatap muka.

Menurutnya, sejauh ini sekitar 84 persen guru telah divaksin. Jumlah itu dianggap telah memenuhi syarat untuk melakukan uji coba sekolah tatap muka.

“Kalau 84 persen katanya kementerian itu sudah bisa dilakukan uji coba dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan bekerja sama Satgas Covid-19,” katanya.

Kesiapan uji coba sekolah tatap muka di Kota Makassar juga sudah dipaparkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya, sudah ada 495 sekolah yang mengajukan daftar periksa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar. Pihak sekolah bahkan sudah membentuk Satgas Covid-19 untuk mengawasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

“Nanti Disdik bersama Satgas Covid-19 Makassar melakukan bahan periksa atau mensurvei fasilitas dan kurikulum di sekolah, walaupun mereka tetap mengacu pada juknis yang sudah ditetapkan Disdik Makassar,” ujarnya.

Amelia menjelaskan, berdasarkan juknis yang disusun Disdik Makassar, uji coba sekolah tatap muka dilakukan secara terbatas. Hanya 50 persen dari jumlah siswa. Aktivitas belajar pun hanya berlangsung selama tiga jam. Tidak ada jam istirahat untuk menekan penularan.

Amelia menyampaikan, uji coba itu akan dilakukan pada Juni 2021. Harapannya, sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022. Itu pun tidak semua sekolah dilakukan uji coba. Hanya sebagian kecil di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.

“Setelah kita lakukan daftar periksa, kita uji coba Juni supaya Juli tahun ajaran baru sudah bisa kita terapkan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk para siswa, Disdik Makassar belum menentukan jadwal untuk swab antigen. Pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar. Namun jika berkaca pada daerah lain, swab antigen untuk siswa dilakukan setelah uji coba tatap muka.

“Itu nanti, belum kita masih mau berkoordinasi dengan Dinkes Makassar. Mungkin setelah uji coba,” paparnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top