search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Nasir Rurung Ajak Warga Makassar Mensosialisasikan Perda Pajak Daerah

doelbeckz - Pluz.id Senin, 31 Mei 2021 21:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Maxone Makassar, Senin (31/5/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Maxone Makassar, Senin (31/5/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Maxone Makassar, Senin (31/5/2021).

Pada kesempatan itu, Nasir Rurung mengajak warga mensosialisasikan Perda Pajak Daerah. Sebab, regulasi ini masih minim diketahui khalayak padahal sudah berjalan tiga tahun.

“Saya kira Perda Pajak Daerah ini, belum semua masyarakat mengetahui. Sehingga sosialisasi ini sangat penting,” jelas Nasir Rurung.

Selain itu, kata politisi Berkarya ini, masyarakat juga belum paham perbedaan retribusi dan pajak daerah. Terkadang, mereka masih menyamakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, pajak itu sifatnya tergantung waktunya ada tahunan ada juga bulanan. Kalau retribusi bisa setiap saat,” jelasnya.

Terpisah, narasumber kegiatan, Andi Ahkam Syarif, menjelaskan, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. Itu, dipungut dan diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi dan sesuai aturan pemerintah daerah.

“Jadi, payung hukumnya penarikan pajak ada Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2010 dan perda nomor 2 tahun 2018,” jelas Ahkam.

Berdasarkan Perda Pajak Daerah, sambung Kepala Subbid Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet Bapenda Makassar ini, ada sebelas jenis pajak daerah yang diatur. Pertama, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Kemudian, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Seluruh pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top